.webp)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh bupati dan wali kota di Jatim untuk mengoptimalkan potensi Rp 26,8 triliun belanja pengadaan barang dan jasa untuk dialokasikan kepada UMKM dan produk dalam negeri. Hal itu bertujuan untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Pasalnya, kata Khofifah, ada target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Gerakan Nasional BBI dalam bentuk pengadaan barang dan jasa dengan total sebesar Rp 400 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 200 triliun diharapkan disumbang dari anggaran APBD se-Indonesia.
"Jatim berkomitmen mendukung Gerakan Nasional BBI. Kami di Jatim berupaya untuk merealisasikan dan mengimplementasikan bersama seluruh kepala daerah di Jatim agar memaksimalkan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk UMKM dan Koperasi," tegas Khofifah melalui keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (22/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ia sampaikan dalam rapat afirmasi BBI bersama Bupati/Wali Kota Se-Jatim yang dilaksanakan secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Senin (21/3). Khofifah mengatakan pihaknya sudah menyusun rencana aksi untuk memastikan komitmen Gerakan Nasional BBI di Jatim.
Pertama dalam rencana aksi itu, jelas Khofifah, kepala daerah akan segera menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
"Kedua, kepala daerah memastikan minimal 40% alokasi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD menggunakan produk dalam negeri serta Koperasi dan UMKM (K-UMKM), dan telah masuk dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) paling akhir tanggal 31 Maret 2022," ujarnya.
Ketiga, KPA dan PPK di masing-masing perangkat daerah harus menggunakan produk dalam negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis. Lalu yang keempat, setiap pemda harus memfasilitasi UMKM dan Koperasi yang ada di Jawa Timur untuk masuk dalam toko daring dengan target penambahan yang terukur, misalnya 500 UMKM.
"Kita sudah punya aplikasi yang namanya Jatim Belanja Online (Jatim Bejo). Jatim Bejo akan menjadi tools yang menghubungkan produk Koperasi-UMKM (K-UMKM) dalam memenuhi demand pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD. Bahkan saat ini telah terdaftar 2.295 UMKM yang berpartisipasi pada program Jatim Bejo," tegas Khofifah.
Untuk memaksimalkan komitmen ini, pekan lalu Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan berbagai asosiasi agar para pelaku usaha dapat berpartisipasi pada toko daring. Tercatat, sampai saat ini telah terdaftar 168 Koperasi-UMKM yang telah dikurasi oleh Asosiasi.
Seluruh Koperasi-UMKM itu sudah memenuhi standar dapat langsung masuk pada toko daring untuk pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk yang belum memenuhi akan dilakukan pendampingan dan pembinaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM.
Lebih, lanjut Khofifah mengatakan Gerakan Nasional BBI menjadi salah satu trigger pemulihan ekonomi dan menjadi wujud nyata implementasi ekonomi kerakyatan.
Peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Jawa Timur pada tahun 2022 ini diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,0-5,8 persen dan menjadi wujud nyata semangat Optimisme Jatim Bangkit tahun 2022.
(ncm/ega)
