.webp)
Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sampang melakukan aksi demonstrasi (demo), Senin (07/3/2022). Mereka mengungkap adanya mafia sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di sejumlah kecamatan.
Mahasiswa menyampaikan sejumlah bukti dugaan adanya penggiringan uang bantuan ditukar dengan sembako yang tidak sesuai nominal Rp 600 ribu selama tiga bulan.
Ketua Cabang PMII Sampang, Nadir Fatih menyampaikan, hasil investigasi dari lembaga pengaduan masyarakat (LPM) PMII Cabang Sampang menunjukkan banyaknya pelanggaran serupa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menunjukkan rekaman video adanya bentuk kesepakatan pelanggaran realisasi BPNT oleh sejumlah pejabat di empat kecamatan di Kabupaten Sampang.
Nadir menilai hal itu bertentangan dengan Keputusan Menteri Sosial No. 24/HUK/2022 dan keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin No. 29/6/SK/HK/01/2/2022.
"Ini sudah jelas ada kesepakatan secara masif. Padahal hak masyarakat bisa membelanjakan uang bantuan di mana saja. Apalagi, adanya penyerahan bantuan yang tidak sesuai hak penerima," kata korlap aksi sekaligus Ketua Cabang PMII Sampang, Nadir Fatih.
Massa melakukan longmarch dari Pasar Sri Mangunan menuju Kantor Pemkab Sampang. Mereka berorasi dan membawa poster berisi tuntutan sejumlah tuntutan.
"Kami menuntut pemkab melakukan pengawasan penyaluran bantuan, menindak tegas pelaku pelanggaran penyaluran BPNT, dan meminta pemerintah mengevaluasi dan mengusut pihak terkait agar tidak mengulangi pelanggaran serupa," ujarnya.
Sayangnya, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat kompak tidak menemui demonstran. Mahasiswa yang kecewa menolak sejumlah staf dan kepala dinas yang mermaksud menemui mereka.
"Kami kecam pemerintah. Mereka terkesan tidak perduli dengan pelanggaran penyelewengan realiasi BPNT," katanya.
Aksi demo bergeser ke Gedung DPRD Sampang. Mereka sempat melakukan dzikir bersama sebagai simbol matinya kontrol dari wakil rakyat.
Bahkan, di lokasi ini sempat terjadi aksi saling dorong antara polisi dan demonstran saat hendak sweeping setelah Ketua DPRD Sampang Fadol dinyatakan tidak ada di kantor.
Mahasiswa meminta DPRD setempat membentuk panitia khusus (pansus) soal dugaan permainan mafia sembako.
Selain itu, mereka meminta wakil rakyat transparan tentang hasil pansus, nantinya. Mereka juga meminta bila kasus pelanggaran itu terbukti agar segera ditindaklanjuti ke penegak hukum.
"Kami berharap DPRD benar-benar konsisten membela rakyat. Kami datang demi rakyat. Hak masyarakat tidak boleh dipotong dan dimanipulasi menjadi sembako," tegas Nadir.
Susana mulai dingin saat Wakil Ketua DPRD Sampang, Fauzan Adzima dan Anggota Komisi IV Shohebus Sulton menemui demonstran. Keduanya menyatakan setuju bahwa kasus itu perlu ditindaklanjuti.
"Kami siap mendukung pengusutan adanya pelanggaran realisasi BPNT. Kami siap setiap hari menerima data laporan pelanggaran," kata Fauzan Adzima.
Dia mendukung bahwa masalah ini perlu dibahas di pansus. Hanya saja, menurutnya, untuk membentuk pansus ada aturan mainya. Dia akan membahasnya terlebih dahulu di tingkat internal DPRD.
(dpe/iwd)
