Round-Up

Ironi Hakim PN Surabaya Terjaring OTT KPK Usai 2 Pekan Deklarasi Anti Korupsi

- detikJatim
Jumat, 21 Jan 2022 09:46 WIB
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) Itong Isnaeni Hidayat membantah omongan pimpinan KPK saat menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/1/2022) malam.
Hakim PN Surabaya tertangkap KPK (Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom)
Surabaya -

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Mirisnya, hakim bernama Itong Isnaeni Hidayat ini dua pekan lalu sempat mengikuti deklarasi dan menandatangani pakta integritas anti korupsi.

Diketahui, Itong tertangkap bersama panitera bernama Hamdan dan seorang pengacara. Humas PN Surabaya, Martin Ginting mengatakan pihaknya senantiasa memberikan bimbingan pada hakim agar tetap menjaga integritasnya saat bekerja.

"Arahan pimpinan MA berdasarkan Perma No 7 dan 8 dan juga Maklumat MA yang dikeluarkan pada 2017 setiap saat dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh pimpinan, Ketua MA, Ketua PT, dan Ketua PN atau jajaran di bawah MA, terus menerus Ketua PN juga memberikan bimbingan," kata Martin di Surabaya, Kamis (20/1/2022).

Martin mengungkapkan pihaknya juga sempat menggelar kegiatan penandatanganan pakta integritas anti korupsi. Acara ini diikuti seluruh hakim di PN Surabaya.

"Bahkan di awal tahun ini pimpinan kita memerintahkan untuk menandatangani pakta integritas, untuk mengingatkan semua aparatur pengadilan supaya jangan berbuat yang mencederai pekerjaan kita sendiri selaku penegak hukum," ungkapnya.

Acara penandatanganan pakta integritas ini berlangsung Senin (4/1/2022) di Lantai 6 Aula Pengadilan Negeri Surabaya. Penandatanganan pakta integritas ini dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Dr. Joni, para hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional serta karyawan-karyawati PN Surabaya. Kegiatan ini digelar setiap awal tahun sebagai komitmen untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebelumnya, penangkapan hakim ini terjadi Rabu (19/1) malam. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan sang hakim diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait sebuah perkara yang ditanganinya.

"Benar, 19 Januari 2022, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur. Diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait sebuah perkara di PN Surabaya," ucap Ali Fikri ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/1/2022).

Hal ini juga dibenarkan Humas PN Surabaya Martin Ginting. Martin menyebut sejak semalam telah mendengar informasi soal OTT KPK ini.

"Kejadian tadi malam kira-kira kita dengar demikian," kata Martin.

Kendati demikian, Martin menyebut pihak KPK belum melakukan penggeledahan di kantor hakim tersebut. Namun, kantornya yang berada di lantai 4 PN Surabaya telah disegel.

"Masih penyegelan dan belum ada penggeledahan. Belum ada (barang bukti dibawa) karena masih dalam disegel," ungkapnya.

Penyegelan kantor hakim tersebut dilakukan tadi pagi. Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Hakim Agung Andi Samsan Nganro menyebut KPK datang ke kantor PN Surabaya sekitar pukul 05.00 WIB.

"Bahwa pagi tadi sekitar pukul 05.00-05.30 WIB, KPK datang ke kantor PN Surabaya dan di dalam mobilnya dilihat ada Saudara Itong Isnaeni Hidayat, SH MH, hakim PN Surabaya. Begitu pula informasi yang diterima nama panitera pengganti bernama Hamdan, SH, juga diamankan," kata Andi Samsan.



Simak Video "Hakim PN Surabaya Dijanjikan Rp 1,3 M Untuk Putuskan Perkara"
[Gambas:Video 20detik]
(hil/hil)