.webp)
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul akhirnya tidak mengeluarkan izin kepada Arema FC untuk menggunakan Stadion Sultan Agung (SSA) sebagai home base putaran Liga 1 2022/2023. Hal itu setelah banyaknya penolakan dari berbagai pihak.
Kepala Disdikpora Bantul Isdarmoko menjelaskan awalnya pihaknya selaku pengelola telah mendapat surat permohonan terkait pemakaian SSA sebagai homebase Arema FC. Selanjutnya Disdikpora berkoordinasi dengan Polres Bantul.
"Khusus Arema FC kemarin itu memang begitu dapat surat langsung koordinasi dengan Polres Bantul," kata Isdarmoko saat ditemui di ruang kerjanya, Bantul, Senin (9/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun beberapa hari lalu Disdikpora Bantul juga mendapatkan surat dari masyarakat terkait permohonan untuk meninjau kembali penggunaan SSA sebagai home base Arema FC. Disdikpora pun harus berkoordinasi dengan Bupati dan Polres Bantul.
 Kepala Disdikpora Bantul, Isdarmoko, Senin (9/1/2023). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJateng |
"Namun ternyata pada akhir-akhir ini kami mendapat surat dari masyarakat termasuk dari suporter intinya minta agar itu ditinjau kembali. Karena apa? Itu juga mempertimbangkan kepentingan dan juga situasi agar lebih kondusif," jelasnya.
"Karena itu kita berkoordinasi dengan Polres Bantul dan Bupati. Nah, ternyata pertimbangannya banyak sekali aspirasi dari banyak pihak tidak mendukung apabila digunakan sebagai home base," lanjut Isdarmoko.
Oleh sebab itu Disdikpora mengeluarkan surat resmi terkait tidak turunnya izin penggunaan SSA untuk Arema FC. Pasalnya jika mendapatkan izin bakal memicu polemik di masyarakat.
"Dari banyak masukan dan pertimbangan kami akomodir. Jangan sampai nanti lanjut, tapi surat-surat aspirasi tidak kita perhatikan nanti jadi masalah," ucapnya.
"Makanya ini mumpung belum terlanjur kita sudah membuat surat resmi, sudah kita sampaikan ke manajemen Arema. Intinya kita tidak memberikan izin atau kita mohon dari Arema bisa mempertimbangkan ke tempat lain," imbuh Isdarmoko.
Keputusan itu tertuang dalam surat resmi bernomor 427/0050/PORA tentang pembatalan rekomendasi izin. Surat tersebut diteken Isdarmoko tanggal 6 Januari lalu.
"Dan sudah kita sampaikan, kontak langsung, dan tidak masalah. Mereka memahami dan tidak masalah," imbuhnya.
(rih/sip)
