Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi-Taj Yasin unggul di rekapitulasi suara KPU Jateng. Luthfi mengaku ia dan Yasin telah membentuk tim peralihan untuk menyiapkan programnya.
Hal itu dikatakan Luthfi usai menghadiri Apel Kader Kemenangan Pilkada Jateng di Hotel UTC Semarang, Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur. Luthfi mengatakan telah mulai membentuk tim peralihan sembari menunggu pelantikan resmi.
"Kita sudah membentuk tim peralihan, jadi dalam 3 minggu ini kita bentuk tim peralihan, baik dari parpol pengusung kita, kemudian relawan, civitas akademik untuk membahas (program)," kata Luthfi di Hotel UTC Semarang, Minggu (8/13/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi begitu pada saat hari-H pelaksanaan, kita sudah running terkait dengan program-program kita," sambung Luthfi.
Luthfi memastikan bakal berkolaborasi dan melakukan integrasi dengan pemerintah pusat. Dia optimistis setiap program pemerintah pusat bisa selaras dan berjalan linear hingga tingkat desa.
"Kontribusi kita kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan ke depan khususnya wilayah Jawa Tengah dan itu pasti kita laksanakan," ujarnya.
Luthfi tak bicara banyak terkait program pertama yang akan dikerjakannya. Dia hanya mengatakan akan fokus menjalankan program sesuai visi-misi yang disusungnya pada masa kampanye.
"Pertama, visi-misi kita nanti yang akan kita akselerasi," jawab Luthfi.
Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono, menyebut nantinya Luthfi-Yasin akan memprioritas program pengentasan kemiskinan di Jateng, seperti pemerintah pusat.
"Kita bisa lihat selalu kita diolok-olok bahwa Jawa Tengah adalah provinsi paling miskin di pulau Jawa dan itu kita nggak boleh lagi. Jadi harus ada akselerasi itu yang kita inginkan," ujar Sudaryono di lokasi yang sama.
"Pak Luthfi nyebut ngene-ngene wae (gini-gini aja). Kita nggak mau gini terus. Kita ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik," imbuh Sudaryono.
Selain itu, beberapa program lain yang akan dilaksanakan telah diselaraskan dengan program prioritas pemerintah pusat. Mulai dari ketahanan pangan hingga hilirisasi.
"Tentu nanti gubernur maupun wali kota/bupati punya visi misi tambahan yang tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, bantuan sosial, pembukaan lapangan kerja," pungkas Sudaryono.
(ams/ams)