.webp)
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir di Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Kabupaten Bantul, DIY.
Pantauan detikJateng, Prabowo tiba di UAD pukul 13.45 WIB. Selanjutnya Prabowo disambut Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dan naik lift ke lantai 10.
Di lantai 10, Prabowo melakukan pertemuan tertutup dengan Haedar. Pertemuan itu berlangsung selama sekitar 3 jam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usai pertemuan, Haedar mengatakan tidak ada unsur politis dalam pertemuannya dengan Prabowo. Menurutnya, pertemuan di UAD untuk melihat karya rudal antipesawat terbang bikinan UAD.
"Kedatangan spesial, kita dulu sering interaksi dengan Pak Prabowo sebagai Menhan, dan kenapa di UAD? Itu karena di lantai 9 nanti ada penelitian karya terbaik UAD yakni rudal anti pesawat terbang, yang cukup strategis proses uji cobanya sudah di Lumajang," kata Haedar kepada wartawan di Kampus 4 UAD, Jumat (14/7/2023).
Menurut Haedar, penelitian tersebut merupakan hasil kerja sama dengan beberapa pihak, seperti Dahana, Pindad, dan Kementerian Pertahanan.
Haedar melanjutkan, bahwa Muhammadiyah selalu terbuka bagi pejabat negara, tokoh politik, hingga tokoh bangsa. Menurutnya, selain berbicara soal rudal antipesawat, hal kedua yang menjadi bahasan dalam pertemuan tadi soal implementasi konstitusi.
"Muhammadiyah punya komitmen kebangsaan bahwa sebagai salah satu kekuatan yang berdiri sebelum republik, dan kita konsen soal bagaimana Indonesia ke depan itu betul-betul berdiri tegak di atas konstitusi. Tetapi konstitusi yang harus kita implementasikan kita banyak diskusi tentang Pasal 33 dalam konteks yang lebih luas," ucapnya.
Karena itu, Haedar menilai implementasi konstitusi sangat perlu dalam mengambil kebijakan strategis Pemerintah. Hal itu agar tercapai Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
"Maka kami berharap bahwa baik dalam konteks kedaulatan keamanan dan SDA (sumber daya alam) kita ini tadi berdiskusi kalau Indonesia kaya raya dan penduduknya kohesif, guyub keragaman. Jadi yang dibutuhkan ke depan adalah bagaimana implementasi konstitusi dalam kebijakan-kebijakan strategis yang membawa Indonesia yang bersatu berdaulat adil dan makmur, itu diskusi kita," ucapnya.
(ahr/rih)
