.webp)
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah angkat bicara soal pondok pesantren (ponpes) Al Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang menjadi polemik di masyarakat. PP Muhammadiyah menilai harus ada tindakan tegas terhadap pandangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.
"Mayoritas muslim, organisasi Islam yang direpresentasikan oleh MUI bahkan Kementerian Agama itu kan sudah punya pandangan, agar segera ada tindakan yang tegas terhadap berbagai pandangan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam maupun dengan koridor kehidupan berbangsa," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kepada wartawan di UMY, Kasihan, Bantul, Rabu (28/6/2023).
Menurutnya, Menkopolhukam Mahfud Md bakal mengambil tindakan tegas terkait kasus tersebut. Semua itu, kata Haedar, agar tidak memunculkan keresahan yang berlarut-larut di masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah, bahkan Pemerintah Jawa Barat sudah menyerahkan ke pusat, maka kami percaya nanti sesuai dengan tugas yang diemban Menko Polhukam Bapak Mahfud Md akan bertindak yang tegas, adil dan merawat ketertiban bersama agar keresahan ini tidak terus berlanjut," ujarnya.
Selama penanganan dari pemerintah, Haedar meminta masyarakat agar tidak mengambil tindakan sendiri. Pasalnya semua itu hanya akan memecah belah masyarakat.
"Dan harapan kami juga kepada seluruh masyarakat jangan bertindak sendiri-sendiri, kemudian kita menjadi terpecah belah soal ini. Jadi saya percaya kita akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan tegas dan objektif," katanya.
Menyoal ajaran yang terkesan melenceng di Ponpes Al Zaytun, Haedar meminta agar semuanya segera ditertibkan.
"Tertibkan seluruh prosesi pandangan dan apa yang terjadi, ekosistem yang ada itu menjadi pulih dan kemudian menjadi ponpes yang lazim di seluruh Indonesia, mengajarkan ajaran agama yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan sunah Nabi juga mengembangkan pandangan yang moderat dan tidak menyimpang dari berbagai hal termasuk hal kebangsaan," ujarnya.
(apl/apl)
