.webp)
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X sempat menyinggung soal rumah murah dan pemanfaatan Sultan Ground (SG). Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Wiyos Santoso menyebut hal itu butuh persiapan.
"Belum (realisasi), sekali terlontar butuh persiapan," kata Wiyos saat ditemui wartawan di kantornya, Senin (10/4/2023).
Wiyos menjelaskan dalam merealisasikan kebijakan tersebut perlu dilakukan kajian mendalam, seperti jumlah lahan SG yang dibutuhkan untuk rumah murah bagi warga DIY ini. Menurut Wiyos, dibutuhkan inventaris lahan SG yang kosong untuk digunakan perumahan murah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang lahannya harus inventaris SG di sini juga sudah banyak yang dipakai, luasan SG kosong kan biasanya digunakan sesuatu. Di Jogja mana yang kosong, minimal ada yang garap," jelasnya.
Jika lahan SG yang saat ini digunakan untuk pertanian dan akan dialihfungsikan sebagai rumah murah, maka menurut Wiyos, Pemda DIY harus ada ganti rugi.
"Kalau ada yang garap untuk pertanian kita harus ganti rugi," ujarnya.
Dijelaskan Wiyos, saat ini pemanfaatan tanah SG lebih difokuskan oleh Gubernur DIY untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Hal ini tak lepas dari DIY yang sering mendapat sorotan dari pemerintah pusat lantaran angka kemiskinan ekstrem masih tinggi.
"Tanah kas desa untuk pengentasan kemiskinan. Kalau untuk perumahan murah, untuk masyarakat belum pernah mendengar," tambahnya.
Pemda DIY, dijelaskan Wiyos, menargetkan angka kemiskinan ekstrem di DIY bisa 0 persen pada tahun 2024.
"Lahan tanah kas desa Pemerintah DIY menyewakan mereka budi dayakan kelompok-kelompok yang rentan miskin tadi. Kita harapkan desa tidak kehilangan pendapatan karena kita yang bayar sewa, dalam tiga tahun diharapkan mereka bisa mandiri," tutupnya.
