.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md menyebut dalam sistem demokrasi Indonesia wajib ada DPR dan partai politik (parpol). Hal itu disampaikan Mahfud untuk merespons ramainya desakan warganet agar DPR dan parpol dibubarkan.
"Ceramahnya ini soal Parpol dan DPR. Kenapa? Karena sekarang parpol itu lagi mendapat sorotan," kata Mahfud kepada wartawan seusai mengisi ceramah Salat Tarawih di Masjid Kampus UGM, Minggu (2/4/2023) malam.
"Kalau baca sekarang, dunia medsos ada yang berteriak 'bubarkan parpol', 'bubarkan DPR'. Itu banyak sekarang di medsos," imbuh Mahfud.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahfud mengatakan Indonesia menganut sistem demokrasi. Parpol dan DPR termasuk instrumen di dalamnya. Oleh karena itu menurutnya mustahil jika parpol dan DPR dibubarkan.
"Ingin saya tegaskan, kita wajib punya DPR dan wajib punya parpol. Tidak boleh kita berfikir kita tidak punya parpol, tidak punya DPR, karena itu instrumen demokrasi," ujar Mahfud dengan nada tegas.
"Lebih baik punya parpol yang jelek daripada tidak ada parpol dan tidak ada DPR," sambung Mahfud.
Mahfud menjelaskan, jika tidak ada DPR atau parpol, maka suatu negara itu menganut sistem pemerintahan yang bukan demokrasi.
"Kalau tidak ada parpol dan tidak ada DPR berarti negaranya negara otoriter, negara otokrasi, negara monarki," jelas Mahfud.
Menurut Mahfud, dalam sistem monarki, potensi negara bertindak sewenang-wenang bakal lebih besar karena tidak adanya kontrol terhadap pemerintah.
"Tapi kalau ada parpol ada DPR meskipun tidak baik, maka kalau ada potensi kesewenang-wenangan ada yang rakyat pakai untuk ngontrol pemerintah," urainya.
Maka itu Mahfud menambahkan, yang harus dilakukan saat ini ialah membenahi dan membangun parpol yang lebih sehat.
"Bagaimana pun untuk demokrasi kita sudah final, sebagai pilihan parpol dan DPR harus ada, tetapi mari kita bangun agar parpol itu lebih sehat, mendukung instrumen-instrumen lain di dalam kerangka demokrasi," pungkasnya.
(dil/dil)
