Gedung DPRD DIY Akan Direlokasi, Mulai Dibangun Tahun Depan

Yogyakarta -

Proyek Jogja Planning Gallery (JPG) yang akan dikerjakan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak hanya memakan lahan di Jalan Perwakilan saja. Gedung DPRD Provinsi DIY yang berada tepat di samping Jalan Perwakilan juga akan direlokasi untuk proyek tersebut.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menjelaskan proyek JPG tidak menjadi satu-satunya alasan pemindahan tersebut. Dia menyebut pemindahan juga dilakukan untuk memaksimalkan fungsi kawasan Malioboro untuk wisata dan budaya.

"Karena memang Malioboro ini mau dijadikan kawasan yang bukan kawasan perkantoran DPRD ya. Nanti kalau ada demonstrasi, segala macem itu kan sudah sering sekali mengganggu Malioboro dan lain lain," ujar Huda saat dihubungi wartawan, Selasa (17/1/2023).

"Artinya akan lebih memaksimalkan manfaat Malioboro untuk wisata dan untuk kebudayaan," imbuhnya.

Dijelaskan Huda, rencana pemindahan Gedung DPRD DIY ini sudah berjalan cukup lama, namun sempat tertunda karena beberapa alasan. Meski begitu, menurut Huda, kini prosesnya sudah berjalan.

"Itu sudah dilakukan studi, tahun 2020, studi penetapan lokasi ya. Kemudian ada COVID-19, berhenti prosesnya, terus kemudian tahun kemarin, 2022 sudah dianggarkan detail engineering desain (DED), sekarang prosesnya DED-nya sudah selesai," terang Huda.

Lokasi pembangunan gedung baru DPRD DIY sendiri sudah ditentukan yakni di Jalan Kenari, tepat di depan gedung BPBD DIY. Pada tahun ini, Huda menjelaskan, proses pembangunan masuk pada tahap pengurusan dokumen. Selanjutnya pembangunan fisik akan dilakukan tahun depan.

"Kemudian untuk membangun gedung itu perlu dokumen-dokumen pendukung, dokumen lingkungan. Nah tahun 2023 ini lagi dianggarkan dokumen lingkungan berupa Amdal dan Amdalalin," terang Huda.

"Kemungkinan kalau tidak ada halangan, mulai akan dibangun gedung DPRD itu 2024," tambahnya.

Terkait anggaran, Huda menambahkan saat ini masih menunggu kepastian. Sumber dana pembangunan DPRD DIY ini, Menurut Huda diambil dari APBD DIY.

"Kita mesti melakukan proses yang namanya persetujuan bersama antara DPRD dengan gubernur," tutupnya.