.webp)
Jogja menjadi salah satu destinasi utama bagi wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Kala musim libur, Jogja dipastikan dipadati turis.
Penumpukan wisatawan di objek wisata dan titik keramaian, hingga kepadatan lalu lintas seolah menjadi pemandangan yang biasa saat musim liburan di wilayah Jogja atau Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemerintah setempat tak jarang mengimbau warga Jogja agar 'mengalah' dan 'berdiam' di rumah jika tak ada kepentingan mendesak. Warga Jogja diminta memberi ruang sementara untuk wisatawan yang tengah berlibur di Kota Wisata dan Budaya ini.
Sejumlah warga Jogja yang ditemui detikJateng memahami kondisi tersebut. Salah satunya Fruline Olivia, warga Kapanewon Patuk, Gunungkidul, DIY. Ia pun memilih untuk tetap berdiam di rumah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lebih males sih kebanyakan yang di Jogja itu yang liburan dari luar begitu kan bikin macet males lah. Aku saja kalau libur itu dekat sama Bukit Bintang, sekadar beli kuota itu bisa kena macet sampai berapa puluh menit. Iya mending di rumah nyantai," kata Fruline Olivia saat diwawancarai, Selasa (27/12/2022).
Senada, Melinda Aisyah, warga Kapanewon Depok, Sleman, DIY, mengaku selalu berdiam di rumah kala musim libur. Jika ingin keluar, ia lebih memilih di hari biasa agar lebih leluasa.
"Ya males juga keluar mau keluar macet, belum lagi makan waktu lama sekarang musim hujan juga. Karena sudah tahu, di sini Malioboro dan destinasi yang lain itu pasti padat mending dihindari, bisa ditunda sampai liburan selesai," kata Melinda Aisyah.
Warga lainnya, Alief Rohman, mengaku telah terbiasa dengan fenomena kemacetan dan keramaian di Jogja saat masa libur.
"Ya sudah maklum sih daerah sana (destinasi wisata) macet, saya itu sampai hafal titik macet di mana sudah hafal," ujar warga Kapanewon Cangkringan, Sleman, DIY, ini.
"Justru bagus Jogja ramai ekonomi bisa berjalan karena pariwisata juga," lanjutnya.
Namun Rohman berharap pengaturan lalu lintas agar lebih baik, terutama terkait kemacetan di jalur wisata.
"Sebenarnya bisa diakali ya mungkin dengan fasilitas umum kendaraan umum yang diprioritaskan, kayak satu arah ganjil genap itu atau penutupan jalur. Kaliurang pernah itu arus naik saja, dijadwal, rekayasa lalu lintas semacam itu," ujarnya.
Ia pun berharap ke depan tidak ada lagi imbauan warga Jogja di rumah saja saat musim libur. Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa meminimalkan dampak keramaian wisatawan sehingga warga Jogja tetap bisa beraktivitas keluar rumah.
Halaman selanjutnya, pendapat pakar UGM.
Pendapat Pakar soal Jogja Ramai Kala Liburan-Warga Jogja Diimbau di Rumah
Terpisah, dosen dan peneliti sosiologi perkotaan Departemen Sosiologi UGM, Derajad Sulistyo Widhyharto menyebut fenomena keramaian di Jogja dan imbauan untuk tetap di rumah adalah adanya kebutuhan pendatang sebagai geliat perekonomian. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa pernyataan kemalasan dari para penduduk Jogja untuk keluar karena keramaian kala liburan adalah bentuk protes yang mestinya memberikan rasa keadilan bagi semua.
"Saya mau mencampurkan argumen teoritis dan fakta ya secara teoritis memang pendatang itu dibutuhkan untuk menggairahkan daerah, pasti bawa uang akan menghabiskan uang di Jogja itu otomatis bahasa birokrat mempersilakan, akan ada uang datang begitu. Persoalannya kan bukan pada pendatangnya tapi bagaimana mestinya memberikan rasa aman dan nyaman untuk semua orang, esensinya kan itu," kata Derajad saat diwawancarai, Selasa (27/12).
"Kalau muncul pernyataan kemalasan itu bentuk protes kalau mau jujur, itu sudah terpola dan sering terjadi, ketika ada jargon kemalasan, disampaikan masyarakat Jogja atas kesemrawutan lalu lintas dan kepadatan Jogja selama liburan ini, sebenarnya itu bentuk protes mestinya memberikan rasa keadilan bagi semua," ujar Derajad.
Derajad mengungkapkan hendaknya pemerintah mengatur jalur wisata dan tujuan dengan baik bukan dengan imbauan untuk mengalah. Pemerintah diharapkannya mampu memastikan jangan sampai terjadi kemacetan dan perbedaan antara pendatang dan penduduk asli.
"Ya mengatur jalur wisata jalur tujuan diatur betul bukan kemudian kita disuruh mengalah, pemerintah harus memastikan jangan sampai terjadi kemacetan dan perbedaan antara pendatang dengan asli begitu," imbuh Drajad.
