Menurut pakar teknologi informasi (IT) dari UGM, Dr Ir Ridi Ferdiana, ST, MT, IPM, aktivitas yang dilakukan hacker Bjorka dikenal dengan istilah hacktivism, yaitu aktivitas hack (peretasan) untuk motif sosial dan politik.
Ridi mengatakan, mengungkap identitas Bjorka bukan pekerjaan yang mudah. Di sisi lain, ada masalah fundamental yang harus segera diatasi yaitu bagaimana pemerintah beserta institusinya sebagai role model lekas berbenah untuk mengamankan dan lebih menghargai data pribadi masyarakat yang tersimpan.
Setelah mewajibkan pendaftaran PSE, kata Ridi, pemerintah juga harus menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa sistem elektronik yang ada terbukti aman. Hal itu dapat dibuktikan dari penerapan kebijakan privasi, ketentuan keamanan data, dan juga kepatuhan pada aturan keamanan data.
Ridi berujar, pemerintah harus memperhatikan aturan dan petunjuk teknis (juknis) mengenai keamanan data dan privasi data secara lebih detail. Pemerintah harus segera berbenah dengan menuntaskan berbagai draft juknis yang masih tertunda.
"Peraturan pemerintah terkait UU ITE yang dikaji bersama dengan masyarakat dan belajar bagaimana negara lain mengadopsi perlindungan data privasi. Payung hukum mutlak ada untuk perlindungan data dan berperan sebagai mitigasi," ujar Ridi melalui Humas UGM, Selasa (13/9/2022).
Karena potensi ancaman peretasan akan terus ada, Ridi berharap pemerintah segera membenahi keamanan siber negara secara bertahap.
"Terlepas benar atau tidaknya data bocor karena sistem siber Indonesia yang lemah atau social engineering, kejadian Bjorka adalah sinyal nyata berupa kritik membangun kepada pemerintah untuk berbenah diri dan mengatur ulang prioritas keamanan dan perlindungan privasi," kata Ridi.
Ridi juga menyarankan pemerintah menggandeng talenta Indonesia yang ahli di bidang keamanan siber untuk bersama-sama memperbaiki sistem keamanan data di negeri ini. Ia juga menekankan bahwa reskilling mutlak dilakukan secara berkala agar sistem semakin sempurna.
"Pemerintah juga harus selalu berkoordinasi secara rutin dengan para ahli di Indonesia untuk mengamankan data yang semakin banyak di tanah air," jelasnya.
Selanjutnya baca di halaman berikutnya....
(dil/rih)