.webp)
Sinyal harga BBM naik terus menguat dan menarik perhatian publik. DPC PDIP Kota Jogja turut angkat bicara menolak jika harga BBM naik.
Ketua DPC PDIP Kota Jogja Eko Suwanto mengatakan pemerintah sebaiknya tak menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah upaya rakyat bangkit dari keterpurukan akibat dampak pandemi COVID-19.
"Rakyat Indonesia kini sedang berupaya bangkit dari keterpurukan akibat dampak pandemi. Pemerintah sebaiknya tak ambil langkah menaikkan harga BBM. PDI Perjuangan Jogja memahami dan mengerti suasana hati rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Menaikkan harga BBM bersubsidi bukan jalan keluar," kata Eko Suwanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Senin (29/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, beban dampak perekonomian masyarakat akan lebih berat dengan adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Eko menyebut pemerintah sebaiknya fokus memberikan kebijakan perekonomian yang memberikan kesempatan rakyat untuk segera bangkit dari dampak pandemi. Kenaikan harga BBM bersubsidi, kata Eko yang juga Ketua Komisi A DPRD DIY ini, hanya membebani perekonomian rakyat kecil.
"Pemerintah sebaiknya mengevaluasi tentang subsidi salah sasaran, tugas pemerintah optimalkan fungsi monitoring dan evaluasi. Ini penting dijalankan agar rakyat bisa lebih cepat bangkitkan perekonomian nasional," jelasnya.
Untuk diketahui, dilansir detikFinance, Pemerintah berkali-kali memberikan sinyal kenaikan harga BBM termasuk harga Pertalite. Beban subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun menjadi salah satu alasan keputusan itu sedang dipertimbangkan.
Pemerintah beberapa kali mengeluarkan pernyataan terkait harga keekonomian Pertalite. Harga keekonomian adalah harga seharusnya dari penjualan Pertalite tanpa dibantu subsidi.
(rih/sip)
