.webp)
Warga sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melakukan pertemuan. Perwakilan warga dan pihak Pemda DIY rapat membahas polemik TPST Piyungan.
Pantauan detikJateng, rapat berlangsung di Unit 9 Lantai 3, kompleks Kepatihan, Jalan Malioboro, Kota Jogja, Rabu (11/5/2022). Rapat berlangsung sejak sekitar pukul 13.00 WIB tadi. Dari Pemda DIY, Sekretaris Daerah (Sekda) Kadarmanta Baskara Aji yang menemui perwakilan warga.
Hingga pukul 17.36 WIB, rapat perwakilan warga sekitar TPST belum rampung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diberitakan sebelumnya, warga yang tergabung dalam aksi 'Banyakan Menolak Banyakan Melawan' masih memblokade atau menutup akses menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Warga menyebut belum ada kata sepakat dengan Pemda DIY.
"Masih ditutup, sebelum ada kata sepakat, kami belum akan buka," kata Koordinator aksi 'Banyakan Menolak Banyakan Melawan', Herwin Arfianto kepada detikJateng, Rabu (11/5).
Menurutnya, blokade ini sudah diketahui oleh sopir truk-truk sampah. Sehingga beberapa hari ini tidak ada antrean truk sampah di sekitar TPST Piyungan.
"Belum ada (truk sampah diputarbalikkan hari ini), dan beberapa hari ini tidak ada truk sampah yang lewat," ujarnya.
Terlepas dari hal tersebut, Herwin mengaku Pemda DIY mengajak pihaknya untuk melakukan audiensi di kompleks kantor Gubernur DIY, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta, siang ini. Audiensi itu untuk membahas sampai kapan blokade TPST Piyungan berlangsung.
"Sudah (Pemda DIY mengajak audiensi), kita nanti diundang bapak Sekda DIY untuk bertemu di ruang rapat Sekda jam 1 (siang)," ucapnya.
Untuk diketahui, ratusan warga dari berbagai pedukuhan di sekitar TPST Piyungan, Pedukuhan Ngablak, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Bantul, melakukan aksi dan memasang tumpukan batu untuk menutup akses menuju TPST, Sabtu (7/5). Dampaknya, tampak sampah menumpuk di ruang terbuka di wilayah Jogja dan Bantul, Selasa (10/5).
Aksi blokade ini disebut akan terus dilakukan hingga masyarakat bisa beraudiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. Warga menuntut Pemda DIY menutup TPST Piyungan karena menimbulkan pencemaran lingkungan.
(rih/sip)
