.webp)
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, menjamin tunjangan perumahan bagi anggota DPRD di Jateng tidak naik. Proses appraisal (penaksiran nilai) atas tunjangan tersebut hingga saat ini masih dilakukan.
"Tidak ada kenaikan. Ini masih dirapatkan, masih dilakukan appraisal, bahwa di DPRD kita jamin tidak ada kenaikan terkait dengan tunjangan perumahan," kata Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Rabu (17/9/2025).
Luthfi menerangkan, bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD kabupaten/kota di Jateng telah menggelar rapat pada Kamis (11/9) lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, seluruh bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD kabupaten/kota telah melakukan rapat pada Kamis, 11 September 2025 lalu. Hasilnya, terdapat kesepakatan atas appraisal bakal dilakukan dan tidak ada kenaikan tunjangan.
Sebelumnya, Luthfi mengimbau bupati dan wali kota agar menggelar rapat dengan masing-masing DPRD. Rapat dilakukan untuk menilai kembali besaran tunjangan yang disesuaikan dengan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk penghapusan tunjangan kunjungan ke luar negeri.
"Besaran tunjangan itu kita kasih waktu satu minggu untuk para bupati dan wali kota untuk melakukan rapat dengan DPRD-nya masing-masing, disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya masing-masing. Intinya itu," kata Luthfi beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menyebut setiap daerah bakal melakukan appraisal guna menentukan besaran tunjangan, termasuk tunjangan perumahan. Appraisal berlangsung selama sepekan usai rapat koordinasi dengan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi.
"Nanti setelah satu minggu akan kita lihat berdasarkan appraisalnya karena itu di daerah-daerah yang tempatnya lain-lain. Termasuk DPRD Jawa Tengah. Nanti kita ambil yang lebih bisa diterima," kata Sumanto.
(afn/apl)
