.webp)
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar aplikasi pelayanan publik bisa terintegrasi secara nasional. Luthfi menilai, integrasi aplikasi itu dibutuhkan agar tidak membingungkan masyarakat.
Hal itu disampaikan Luthfi saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Anggota Komisi II DPR RI meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Semarang, Rabu (17/9/2025).
"Kami sarankan kepada Komisi II DPR RI untuk didorong kepada Menteri PAN-RB agar nantinya punya pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional. Kalau gonta-ganti nanti masyarakat sendiri yang bingung," kata Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Luthfi, berdasarkan kasus yang ditemuinya, aplikasi pelayanan publik berganti seiring pergantian pimpinan. Dia menilai, konsistensi menjadi kunci agar praktik baik yang telah dilakukan dapat ditingkatkan dan dikembangkan.
"Kita harus mempunyai integrasi pelayanan publik secara nasional, sehingga siapapun yang menjabat, baik sekarang dan akan datang, bisa sinergis," usul Luthfi kepada Komisi II DPR RI.
Luthfi menambahkan, pelayanan umum di Jateng dinilai baik. Seperti halnya MPP di Kabupaten Semarang yang masuk peringkat lima nasional.
"Ini menandakan Jawa Tengah terkait pelayanan publik sudah bagus sekali, tinggal kita pertahankan," imbuhnya.
Luthfi menambahkan, salah satu faktor yang membuat pelayanan publik menjadi baik adalah sumber daya manusia (SDM) yang mana ASN merupakan garda depan pelayanan publik. Menurutnya, canggihnya pelayanan publik bakal percuma jika tidak dilengkapi dengan SDM yang baik.
"Saya sudah mewanti-wanti kepada seluruh ASN, paling utama adalah manusianya. Jadi kita sebagai pimpinan serta seluruh ASN, terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Unsurnya adalah birokrasi yang melayani, bukan yang dilayani," ucapnya.
Senada dengan Luthfi, Anggota Komisi II DPR RI, M Toha, mengatakan perlu adanya pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional nantinya. Dia juga berpendapat kapasitas ASN atau petugas pelayanan dapat ditingkatkan.
"Setiap ada kebijakan, petugas yang ada di pelayanan publik ini harus bisa menjelaskan sehingga tidak terjadi miskomunikasi dengan masyarakat," kata Toha.
Selanjutnya, dia menilai, digitalisasi di MPP Kabupaten Semarang sangat bagus. Meski begitu, lanjutnya, penunjang kenyamanan masyarakat di MPP perlu ditingkatkan dan memperbanyak integrasi dengan instansi lainnya.
"Kekurangan yang kami lihat di mal pelayanan publik tadi di luar kemampuan pemerintah daerah, sehingga butuh kolaborasi dengan pihak yang memang kompeten," imbuhnya.
(afn/aku)
