.webp)
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, meminta bupati, wali kota, dan ketua DPRD se-Jateng untuk tidak menaikkan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD. Dia juga meminta tunjangan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri bagi DPRD dihapus.
Hal itu diungkapkan Luthfi usai melakukan rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, serta pimpinan DPRD Jateng dan kabupaten/kota di Kantor Gubernur Jateng pada Kamis (11/9/2025).
"Kita imbau untuk tidak ada kenaikan terkait dengan tunjangan. Itu kita pastikan," kata Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luthfi juga meminta para bupati dan wali kota untuk melakukann rapat dengan DPRD setempat.
"Evaluasi tunjangan itu kita kasih waktu satu minggu kepada para bupati dan wali kota untuk melakukan rapat dengan DPRD-nya masing-masing, disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya masing-masing. Intinya itu," ungkapnya.
Ditegaskan Luthfi, tunjangan untuk DPRD melakukan kunker ke luar negeri juga dihapus. "Nggak ada, keluar negeri dihapus," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menjelaskan setiap daerah di Jateng bakal melakukan appraisal atau penaksiran guna menentukan besaran tunjangan, termasuk tunjangan untuk perumahan. Evaluasi akan dilakukan sepekan usai hari ini, termasuk di DPRD Jateng.
"Nanti setelah satu minggu akan kita lihat berdasarkan appraisalnya," kata Sumanto.
Sumanto menyebut sudah ada appraisal terkait hal tersebut. Nantinya setelah ada hasil appraisal, maka akan dilakukan pembahasan kembali dengan Gubernur Jateng guna mendapatkan kesepakatan terbaik.
"Namanya appraisal, ya dikurangi nanti," pungkasnya.
(ams/alg)
