.webp)
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, menilai program insentif untuk guru non-ASN dan pendidik nonformal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membuat guru lebih sejahtera. Sementara itu, Pemprov Jateng sebelumnya telah memberikan insentif bagi guru dan pendidik tersebut.
Hal itu diungkapkan Luthfi usai menghadiri peluncuran program insentif guru non ASN, bantuan subsidi upah pendidik nonformal, dan bantuan afirmasi kualifikasi S1/D4 untuk guru di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Rabu (6/8/2025).
"Guru-guru menjadi lebih sejahtera dengan hadirnya negara," kata Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun program insentif tersebut diluncurkan oleh Mendikdasmen Abdul Mu'ti sebagai rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Program tersebut dikemas dalam tajuk "Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru".
Abdul Mu'ti menerangkan, program tersebut terdiri dari tiga program strategis Kemendikdasmen untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dia menyebutkan, program tersebut juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan Prabowo yang menekankan pentingnya peningkatan mutu guru dan pemerataan akses pendidikan. Hal itu diungkapkan dalam pidato peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025.
Pemerintah menyalurkan insentif untuk 12.500 guru guna menempuh jenjang pendidikan S1 atau D4 melalui program rekognisi pembelajaran lampau (RPL) di 112 perguruan tinggi.
Selain itu, pemerintah turut memberikan insentif Rp 300 ribu untuk 341.248 guru honorer selama tujuh bulan. Insentif itu disalurkan dalam satu waktu dengan nilai total Rp 2,1 juta per orang dan ditransfer langsung ke rekening guru yang bersangkutan.
"Pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk 253.407 guru PAUD non formal. BSU sebesar Rp 300.000 untuk 2 bulan. Juga tunjangan sertifikasi kepada 1.438.029 guru di Indonesia," kata Abdul Mu'ti.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Sadimin, menyebutkan Pemprov Jateng lebih dulu memberikan insentif untuk guru non-ASN dan pendidik nonformal. Adapun insentif itu berupa gaji pada satuan pendidikan (satpend) negeri di tingkat SMA, SMK, dan SLB, sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Gaji untuk guru non-ASN dan guru tamu itu ditanggung APBD Jateng melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan. Alokasi BOP pendidikan Jateng 2025 sebesar Rp 472,381 miliar.
Adapun jumlah guru non-ASN dan guru tidak tetap (GTT) di satpend negeri di Jateng sebanyak 3.043 orang yang terbagi atas guru SMA 1.313 orang, SMK 1.442 orang, dan SLB 288 orang.
Khusus guru di satpend swasta di tingkat SMA, SMK, dan SLB, Pemprov Jateng juga memberikan pembiayaan untuk pemenuhan honor melalui skema belanja BOSDa. Anggaran BOSDa dialokasikan dalam APBD Jateng 2025 sebesar Rp 142,632 miliar.
Sadimin melanjutkan, program dari Kemendikdasmen seperti insentif BSU selama 7 bulan dengan nilai Rp 300 ribu per bulannya mengisi ruang yang belum tersentuh Pemprov Jateng.
"Baru tahun ini ada untuk insentif selama tujuh bulan, berarti total nilainya Rp 2,1 juta. Dengan peningkatan kesejahteraan ini, harapannya kualitas pendidikan di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya akan lebih bermutu dan berkualitas," jelas Sadimin.
(aku/dil)
