.webp)
Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah (Jateng) sebanyak 335 unit yang menempati posisi kedua nasional. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, menyebutkan hal tersebut merupakan bukti keseriusannya membangun generasi.
Hal tersebut diungkapkan Luthfi dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran pemerintah daerah se-Jateng di gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (31/7/2025). Luthfi menyebutkan, jumlah SPPG di Jateng merupakan kedua terbanyak se-nasional.
"Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi kita masih butuh lebih banyak SPPG, karena itu adalah kompartemen penting dalam mendukung program MBG," kata Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemprov Jateng mencatat dalam keterangannya, kebutuhan SPPG di Jateng sebanyak 2.753 unit. Sementara ini, baru ada 335 unit SPPG di 35 kabupaten dan kota di Jateng. Sebab itu, Jateng masih membutuhkan 2.418 unit SPPG.
Sementara itu, penerima manfaat MBG di Jateng baru mencapai 9,8 persen atau 953.912 orang dari total potensi penerima yang lebih dari 9,6 juta jiwa, mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.
Adapun wilayah dengan capaian SPPG tertinggi adalah Banyumas dengan 32 unit, Blora dengan 21 unit, dan Cilacap sejumlah 16 unit. Sementara itu, sejumlah daerah yang jumlah SPPG-nya tergolong rendah dan menjadi prioritas intervensi Satgas MBG yakni Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara.
Sebab itu, Luthfi pun meminta dukungan dari BGN serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat aktivasi SPPG yang terdaftar. Guna mendukung program tersebut, Luthfi menyebutkan, Pemprov Jateng menyiapkan 26 aset dengan luas total hampir 280 ribu meter persegi.
"Target SPPG di Jateng harus tercapai. Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka mumpung seluruh pengemban fungsi ada di sini, mari kita buka penyumbat itu bersama-sama," tegasnya.
Untuk itu, Luthfi pun mendorong enam langkah strategis yakni pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan lokal melalui BUMDes, gapoktan, dan pelaku usaha daerah; perbaikan tata kelola dan koordinasi pemerintahan; pendataan dan validasi sasaran program; pengawasan ketat terhadap keamanan dan sanitasi pangan; monitoring pasokan bahan baku; serta edukasi gizi dan kampanye antipemborosan makanan.
Luthfi turut mengapresiasi daerah yang telah membentuk Satgas MBG sesuai instruksi dari Mendagri. Pembentukan Satgas MBG telah dilakukan di Kabupaten Jepara.
"Setelah rapat ini, segera melapor kepada bupati atau wali kota untuk menerbitkan SK pembentukan Satgas MBG di wilayah masing-masing. Kalau setiap kabupaten/kota sudah punya Satgas, maka rentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta problem solving akan lebih mudah. Provinsi juga bisa lebih cepat melakukan intervensi bila diperlukan," tegasnya.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, mengapresiasi kepemimpinan Luthfi. Dia menegaskan, eksistensi BGN memiliki payung hukum yang kuat.
"Saya senang dengan pimpinan seperti ini. Beliau tegas, hafal di luar kepala, dan instruksinya jelas," kata Dadang.
Hingga 28 Juli 2025, Dadang menyebutkan, ada 2.378 SPPG aktif di seluruh Indonesia yang melayani 7.436.805 penerima manfaat. Adapun estimasi anggaran operasionalnya sebesar Rp 111,55 miliar per hari atau Rp 2,23 triliun untuk 20 hari pelayanan.
(ahr/aku)
