.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menggelar gerakan pangan murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, pada tahap awal, program tersebut digelar di 11 kabupaten dan kota di Jateng.
Hal tersebut disampaikan Luthfi saat meninjau pelaksanaan GPM di Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (7/7/2025). Luthfi didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jateng, Dyah Lukisari dan Bupati Purworejo, Hj Yuli Astuti.
 Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Purworejo, Senin (7/7/2025). Foto: Dok. Pemprov Jateng |
"Tahap awal ini di sebelas kabupaten/kota, kerja sama dengan JTAB, Bulog, dengan Muspida," kata Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kegiatan ini adalah dengan memberikan bahan pokok murah atau subsidi. Intervensi pemerintah ini dalam rangka penetrasi harga agar terjangkau oleh masyarakat, kemudian inflasi kita bisa dijaga," lanjutnya.
Luthfi menjelaskan, GPM digelar sebagai intervensi agar tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan fluktuasi harga yang terlampau tinggi. Sebab, tingginya harga pokok dapat mempengaruhi laju inflasi.
 Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Purworejo, Senin (7/7/2025). Foto: Dok. Pemprov Jateng |
Program tersebut melibatkan para pelaku usaha pangan mulai dari BUMN, BUMD, Gapoktan, Poktan, dan pelaku usaha pangan lainnya. Dengan begitu, konsumen mendapatkan harga dasar dan dapat memotong rantai distribusi yang panjang.
Intervensi yang dilakukan Pemprov Jateng dalam kegiatan tersebut berupa subsidi harga bahan pokok dengan nilai total Rp 40 juta, dengan perkiraan omzet sebesar Rp 300 juta.
GPM ini dilaksanakan dengan melibatkan para pelaku usaha pangan (BUMN, BUMD, gapoktan/poktan/pelaku usaha pangan lainnya), sehingga mendapatkan harga dasar dan memotong panjangnya rantai distribusi untuk sampai tangan konsumen.
Adapun komoditas yang dijual dalam GPM adalah beras sebanyak 10 ton yang harga normalnya Rp13.500/kg dan disubsidi Rp2.500/kg menjadi Rp11.000/kg; minyak goreng 2.000 liter yang harga normal Rp18.000/liter disubsidi Rp4.000/liter menjadi Rp14.000/liter; juga telur ayam ras 1 ton dengan harga normal Rp28.000/kg dan disalurkan dengan harga Rp24.000/kg.
Komoditas lainnya yakni gula pasir 500 kg yang harga normalnya Rp17.500/kg dan disalurkan dengan harga Rp15.000/kg; bawang putih 250 kg yang harga normalnya Rp36.000/kg disalurkan dengan harga Rp28.000/kg; bawang merah yang harga normalnya Rp50.000/kg dan disalurkan dengan harga Rp40.000/kg; serta cabai rawit merah yang harga normalnya Rp50.000/kg dan disalurkan dengan harga Rp30.000/kg.
Luthfi menerangkan, kenaikan harga beras di sejumlah wilayah segera mendapatkan tindak lanjut bersama dengan Bulog. Terlebih masuknya musim panen saat ini dibutuhkan penetrasi agar tidak ada lonjakan harga yang tinggi.
"Kenaikan harga kebutuhan pokok dipengaruhi oleh beberapa hal, saat ini juga musim anak masuk sekolah, kebutuhan meningkat dan sebagainya, sehingga negara harus hadir dalam rangka penetrasi harga," jelasnya.
Mengenai tingginya antusiasme masyarakat yang berbelanja di GPM, Luthfi meminta dinas dan stakeholder terkait untuk meningkatkan program tersebut. GPM akan menjadi role model penetrasi harga.
"(Masyarakat) Ramai sekali. Dari pagi ramai sekali, lihat saja. Ini menjadi role model untuk kita gerakkan di sebelas kabupaten/kota, tidak hanya Purworejo," ujar Luthfi.
Sementara itu warga setempat, Estimah, mengaku senang dengan hadirnya GPM. Dia mengaku membeli bahan pokok dengan harga yang lebih murah dibanding harga di pasar.
"Ini beli beras, minyak goreng, dan telur. Harganya miring sedikit dibanding di luar. Senang karena harga di luar mahal. Beras di luar Rp 14 ribu, ini 5 kg Rp 55 ribu, beli 10 kg tadi," ujar warga asal Desa Kaliurip, Purworejo, itu.
(dil/afn)
