.webp)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengikuti Halal Bihalal Pemerintah Kabupaten Semarang. Di hadapan ribuan jajaran Pemkab Semarang, Ganjar mendorong kekuatan daerah yang dimulai dari level desa.
Menurutnya, desa dapat menjadi indikator penting untuk mengukur kemajuan suatu daerah dengan dukungan kepala desa (kades) dan perangkat desa yang paling mengetahui daerah dan penduduknya.
"Saya senang bisa bertemu dengan kawan-kawan kades karena sebenarnya di Kabupaten Semarang ini dia bicara aspirasi desa, perbaikan desa, desa yang dengan kreativitas dan inovasi maka banyak kades-kades di sini yang bagus," ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Selasa (23/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar mengatakan desa-desa di Jawa Tengah telah mendapatkan suntikan dana untuk mengembangkan daerah. Selama dua periode kepemimpinan, pihaknya telah melakukan pembangunan signifikan terhadap desa dengan menggelontorkan bantuan senilai Rp 8,4 triliun.
Dengan dana tersebut, Pemprov Jateng telah membangun lebih dari 10 ribu kilometer jalan desa, menyediakan jutaan meter drainase dan talud, melakukan renovasi terhadap 339 unit kantor desa, dan mendirikan 1.197 unit sarana kesenian desa.
"Bantuan keuangan yang kita berikan kepada desa ini triliunan. Dengan kelihaian dari kawan-kawan kades, ternyata mereka memanfaatkan anggaran itu cukup cerdas. Ada yang dipakai untuk pemberdayaan, pembangunan fisik, pariwisata, itu yang membuat desa jauh lebih baik," jelas Ganjar.
Tak hanya itu, Ganjar juga merenovasi 128 unit gedung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebanyak 79 unit perpustakaan desa, lalu melakukan kegiatan pengembangan kelompok masyarakat 239 kali, membangun 515 unit lumbung desa, 75 unit laboratorium desa, dan pengembangan Bumdesma di 89 desa.
Lebih lanjut, Ganjar berharap jajaran kepemerintahan di level desa mampu ikut mendorong perubahan hingga tingkat provinsi. Contohnya, penuntasan kemiskinan ekstrem yang saat ini sedang digenjot Ganjar di Jawa Tengah.
"Saya titipkan bahwa PR kita masih panjang, penurunan kemiskinan ekstrem, termasuk bagaimana governance di pemerintahan level desa mesti kita laksanakan," tutur Ganjar.
"Apa yang sudah dikerjakan kawan-kawan kita ingin hasilnya itu makin baik, makin jelas, makin governance terutama tidak hanya output tapi outcomenya biar diterima masyarakat," lanjutnya.
Sebagai informasi, Halal Bihalal yang digelar di GOR Pandanara Wujil, Kabupaten Semarang ini dihadiri oleh Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) Se-Kabupaten Semarang.
(prf/ega)
