Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berkolaborasi dalam rangka memajukan potensi desa wisata.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan sampai dengan tahun 2023 tercatat sudah ada 818 desa wisata yang telah berjalan di Jateng. Jumlah tersebut meningkat sejak tahun 2018 sebanyak 229 desa, 2019 sebanyak 353 desa, 2020 sebanyak 633 desa, dan 2021 sebanyak 717 desa.
"Sudah ada contoh-contoh bagus dari sisi pembangunan desa wisata, ekonomi kreatif, UMKM, terus ada sukses dari sisi inklusivitas keuangan termasuk literasinya," ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis (27/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Daerah dan Pleno TPAKD Se-Jawa Tengah, bertajuk 'Percepatan Pemulihan dan Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Melalui Kemandirian Ekonomi Desa' di Hotel Gumaya, Kota Semarang. Rapat ini turut dihadiri oleh Menparekraf Sandiaga Uno, jajaran TPAKD dan OJK Jateng.
Lebih lanjut Ganjar memaparkan, sejak tahun 2013 hingga tahun 2022 pihaknya telah merealisasikan bantuan keuangan untuk pemerintah desa senilai Rp 7.786.324.463 di 140.237 titik lokasi. Di samping itu, Jateng juga menjadi provinsi dengan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM terbesar se-Indonesia, yakni senilai Rp 55,27 triliun. Capaian tersebut dinilainya turut mendorong ekonomi daerah, khususnya ekonomi desa semakin mandiri.
"Sekarang desa-desa yang cukup berhasil, UMKM cukup berhasil, usaha-usaha lainnya di level lokal yang cukup berhasil, itu kita tampilkan agar yang lain tinggal meniru saja," kata Ganjar.
Di sisi lain, kata dia, tingkat literasi keuangan Jateng pada tahun 2022 juga meningkat di atas 50 persen, yakni sebesar 51,69 persen. Atau naik dari tahun 2019 yang hanya 47,38 persen. Tingkat inklusi keuangan Jateng juga turut meningkat di tahun 2022 yang berada di angka 85,97 persen, atau meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 65,71 persen.
"Karena literasi sudah di atas 50 persen, maka ini PR untuk ditingkatkan. Tapi inklusivitasnya kita cukup tinggi, sudah di atas 80 persen," jelas Ganjar.
Dengan banyaknya peningkatan tersebut, Ganjar berharap desa wisata di Jateng bisa bertambah. Namun menurutnya upaya tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan UMKM yang selama ini menjadi andalan ekonomi kerakyatan.
"Maka ini kita harapkan menjadi satu indikator bahwa di usaha kecil menengah, terus kemudian desa wisata atau usaha lain, bisa di gaspol dengan mandiri," tukasnya.
(prf/ega)