Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK Jateng Terbaik Se-Indonesia

Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ahmadi Noor Supit menyampaikan Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan capaian persentase penyelesaian rekomendasi BPK terbaik se-Indonesia. Jawa Tengah memenuhi capaian penyelesaian rekomendasi BPK sebesar 92,09 persen.

Hal itu disampaikan Ahmadi dalam pidatonya, usai menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah yang diserahkan langsung Gubernur Ganjar Pranowo, Selasa (14/3/2023). Ia mengatakan persentase capaian Jawa Tengah tersebut melampaui raihan nasional, yaitu 75 persen.

"Jawa Tengah ini daerah kita kategorikan daerah yang memang tindak lanjut hasil pemeriksaan itu tergolong yang terbaik di seluruh Indonesia, bersama dengan Yogyakarta," kata Ahmadi dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (14/3/2023).

"Tapi Yogyakarta entitasnya sedikit, kalau di sini kan banyak ada 35 kabupaten kota dan 1 pemerintahan provinsi," lanjut Ahmadi.

Mewakili BPK RI, Ahmadi juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Ia mengapresiasi seluruh kepala daerah yang hadir, termasuk Ganjar dan 35 kepala daerah tingkat kabupaten dan kota.

Ahmadi menuturkan capaian baik yang diraih Jawa Tengah tetap harus ditingkatkan. Dia pun mendorong seluruh kepala daerah untuk tetap menguatkan koordinasi, serta kompetensi yang telah terbentuk di bawah kepemimpinan Ganjar.

"Posisinya, sampai dengan hari ini, (Provinsi Jawa Tengah) adalah yang terbaik di seluruh Indonesia," tutur Ahmadi.

Pada kesempatan itu, Ahmadi menyampaikan 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Adapun opini WTP dari BPK telah diraih Provinsi Jawa Tengah secara berturut-turut selama beberapa tahun belakangan.

Menanggapi capaian positif tersebut, Ganjar mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap mempertahankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

"Kalau sudah WTP semua, tugas kita berikutnya adalah WTP tapi berkualitas. Tadi sudah diberikan rambu-rambunya semua mesti governance, akuntabilitasnya dicatat dan itu tidak sulit," pesan Ganjar.

Ia pun menegaskan kepada jajarannya untuk tetap terbuka dan melaksanakan pemerintahan dengan prinsip 'mboten korupsi, mboten ngapusi' (tidak korupsi dan tidak berkhianat).

"Diingatkan, pokoknya laporannya yang baik saja tidak perlu takut dan BPK akan memeriksa dengan metode yang dimiliki. Tugas kita adalah menyiapkan itu," imbuh Ganjar.