.webp)
Seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah ditargetkan memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP). Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan keberadaan MPP bisa meningkatkan kualitas pelayanan agar makin baik.
Hal itu diungkapkan Ganjar usai menghadiri peresmian 26 MPP oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Istana Wakil Presiden, hari ini.
"Tadi itu bagian dari PR reformasi birokrasi kita ya yang mesti diselesaikan oleh daerah," ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (5/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kegiatan tersebut, diketahui saat ini sudah ada 103 MPP di Indonesia. Sebanyak 22 di antaranya berada di Jawa Tengah. Artinya ada 13 kabupaten/kota di Jateng belum memiliki MPP.
Ganjar menuturkan, makin banyak MPP maka kualitas pelayanan akan makin baik. Namun, keberadaan MPP dipastikan dapat berfungsi dengan maksimal.
"Tapi itu nanti nggak cukup, loh. Jangan sampai terjebak hanya bangunannya saja, hanya mengumpulkan saja mall pelayanan publik. Tapi harus memudahkan, menggampangkan orang untuk terlayani. Dan yang kedua harus berpindah ke sistem yang sekali lagi, yang mesti didigitalkan," kata Ganjar.
Ke depan, Ganjar menargetkan semua kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki MPP.
"Mudah-mudahan sebentar lagi bisa 100 persen," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Wapres KH Ma'ruf Amin secara khusus menyampaikan lima arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat.
"Pertama, Kementerian PANRB segera rumuskan dan laksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital," ujar Ma'ruf.
Yang kedua, Kementerian Investasi harus menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).
"Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada layanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital," tuturnya.
Ketiga, bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah harus mendapat perhatian lebih melalui tambahan anggaran.
"Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah," imbuh Ma'ruf.
Selanjutnya, para pemimpin daerah diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun.
"Para Gubernur, Bupati dan Sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP," ungkapnya.
Sebagai informasi, saat ini MPP di Jawa Tengah berada di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang dan Cilacap. Selain itu MPP Pemprov Jawa Tengah.
(ega/ega)
