Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) hari ini. Dalam Rapimwil tersebut, nama Ganjar Pranowo menjadi yang teratas dalam pembahasan usulan calon presiden (capres) 2024.
Ketua DPW PPP Jawa Tengah (Jateng) Masruhan Samsurie mengatakan pihaknya melakukan poling kepada kader DPC PPP di 35 Kabupaten/Kota se-Jateng terkait usulan capres 2024. Polling tersebut menunjukkan nama Ganjar keluar menjadi yang tertinggi.
"Survei yang dilakukan oleh DPW berupa polling ke 340 responden yang terdiri dari pengurus PPP sampai ke kabupaten, kecamatan dan kalangan kader. (Hasilnya) menempatkan Ganjar tertinggi," kata Masruhan dalam keterangan tertulis, Minggu (27/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam Rapimwil yang digelar di Kelimutu Grand Ballroom Hotel Grand Arkenso, Kota Semarang, Jateng, Masruhan mengatakan Ganjar adalah sosok yang dekat dengan rakyat Jateng dan memiliki track record yang bagus selama dua periode memimpin wilayah itu. Ia juga menilai Ganjar adalah sosok pemimpin yang dapat merawat kerukunan dalam kehidupan beragama.
"Pak Ganjar bisa merawat kehidupan keagamaan, khususnya para kalangan nahdliyin, kalangan Muhammadiyah, itu bagus sekali. Bagi PPP yang semacam ini adalah poin besar, pemimpin untuk mewujudkan peradaban yang berdimensi keagamaan," katanya.
Masruhan turut menyebut Ganjar adalah sosok pemimpin yang dekat dengan keluarga besar PPP. Kakek mertua Ganjar, kata Masruhan, ialah KH Hisyam Abdul Karim yang merupakan seorang kiai asal Purbalingga dan tokoh Nahdlatul Ulama.
Karena itu, DPW PPP Jateng akan menyampaikan hasil Rapimnas ini ke DPP PPP. Terlebih, kata Masruhan, sudah banyak DPW PPP di sejumlah daerah yang mendukung Ganjar Presiden 2024.
"(Harapannya) diterima, dan semoga ikhtiar dari Jawa Tengah ini bisa menjadi keputusan DPP karena saya dengar dari wilayah-wilayah lain juga memunculkan banyak nama, yang paling banyak Ganjar," tuturnya.
"Kemudian DPP nanti akan ada Rapimnas, ada masukan dari para kiai, Majelis Syariah. Masih ada lagi komunikasi dan koordinasi dengan KIB," pungkas Masruhan.
(ncm/ega)