.webp)
Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia kembali menggelar presentasi uji publik keterbukaan informasi tingkat nasional tahun 2022. Kegiatan yang digelar di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat ini dihadiri Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo.
Diketahui, Provinsi Jateng telah berhasil mempertahankan kedudukan sebagai Badan Publik Informatif (BPI) empat kali berturut-berturut sejak tahun 2018. Kendati demikian, kata Ganjar, prestasi yang diraih tetap harus dipertahankan dan yang masih kurang optimal mesti lebih ditingkatkan lagi.
"Mudah-mudahan itu bisa bertahan dan bisa lebih baik lagi dengan tambah inovasinya, sehingga nanti semua bisa sharing berbagi pengalaman dari pengalaman yang menurut penilaian itu bagus, ya kita tularkan, yang kurang kita perbaiki. Kita juga masih belum sempurna," ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Selasa (1/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar yang hadir sebagai Pimpinan Tertinggi Badan Publik Provinsi Jateng menyampaikan, presentasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi yang baik untuk masyarakat. Menurutnya, ini adalah harapan besar bagi pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik.
"Intinya ada satu harapan besar dari pemerintah termasuk pemerintah daerah yang makin hari makin memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik," ujar Ganjar.
Adapun aspek penilaian materi yang ditentukan tim presentasi KIP Republik Indonesia terdiri dari inovasi, strategi dan klarifikasi. Pada kriteria inovasi, materi yang dinilai yaitu inovasi pelayanan informasi publik yang berkesinambung dan inovasi pelayanan informasi publik dalam masa pandemi COVID-19.
Dalam kriteria strategi, materi yang dinilai adalah program, kebijakan dan rencana aksi dalam mewujudkan badan publik yang terbuka. Di Jateng sendiri, Ganjar telah menerapkan kebijakan bahwa setiap organisasi perangkat daera (OPD) wajib memiliki satu akun media sosial yang digunakan sebagai layanan aduan masyarakat.
Bukan hanya ini untuk membuat pemerintahan yang transparan, Ganjar juga melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di setiap kabupaten dan kota se-Jawa Tengah agar aspirasi yang terserap dari masyarakat bisa maksimal. Hal ini pun menjadi faktor yang membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mendapatkan nilai sempurna atau 100 poin pada tahap penilaian Sel Assessment Questionnaire (SAQ).
"Bagaimana semua bisa transparan, accessible dan masyarakat bisa mendapat informasi dengan mudah presisi. Kita memberikan informasi tidak boleh hoaks ya dan kita memanage itu kaitan dengan kepentingan masyarakat yang lebih banyak, sehingga edukasi bisa lebih banyak kita dapat dan semua bisa berbenah," jelas Ganjar.
Menurutnya, dengan pelayanan informasi yang transparan terhadap masyarakat, maka tindak pencegahan korupsi bisa terus dilakukan dan tingkat integritas kian meningkat.
"Kalau itu (informasi) transparan, itu bisa mencegah korupsi, integritasnya akan kelihatan di sana," pungkas Ganjar.
(akn/ega)
