.webp)
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah (Jateng), Sumarno, menanggapi isu operasi tangkap tangan (OTT) yang sudah tiga kali terjadi di Jateng di tahun 2026. Ia menyebut, kasus yang paling rawan terjadi yakni jual-beli jabatan.
Diketahui, sudah ada tiga bupati di Jateng yang terjaring OTT oleh KPK, yakni Bupati Pati (Januari), Pekalongan (Maret), dan Cilacap (Maret). Menurut Sumarno, pihaknya telah mengingatkan jajaran pejabat untuk menjaga integritas.
"(Ada 3 bupati kena OTT, bagaimana?) Kalau dari mitigasi kami di Pemprov, mungkin sama di semua (daerah), satu itu yang rawan adalah masalah jual-beli jabatan," kata Sumarno di kantornya, Jumat (13/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mungkin ada kejadian dan mungkin di beberapa tempat juga terjadi, kalau proyek-proyek itu ada cashback, fee, dan sebagainya," lanjutnya.
Menanggapi permintaan Gubernur Jateng yang sempat menyebut agar tak ada kasus ketiga kepala daerah terjerat OTT KPK, ia pun menegaskan pihaknya tak bisa langsung mengetahui aktivitas yang dilakukan para kepala daerah.
"Sebetulnya ini aktivitasnya kita nggak bisa lihat, makanya Pak Gubernur lebih mengimbau 'ayo kita bangun integritas kita bersama, kita punya tanggung jawab, kita punya amanah. Itu yang selalu disampaikan'," ujarnya.
"Istilahnya, mau berapa kali kita sampaikan, kalau itu tidak tumbuh dari kita semua hal seperti ini akhirnya kan terjadi lagi," lanjutnya.
Menurutnya, nilai-nilai integritas harus ada dalam sebuah sistem pemerintahan untuk menghentikan praktik korupsi.
"Inilah yang Pemprov Jateng sudah bangun, membangun budaya integritas, itu yang jauh lebih penting. Mungkin sampai teman-teman di provinsi mungkin bosan sering menyampaikan bahwa kita semua sudah dapat gaji dan tunjangan," ungkapnya.
"Gaji dan tunjangan itu harus kita kompensasi dengan aktivitas untuk melayani masyarakat. Terus saya sering menyampaikan, bahwa manusia itu sifatnya jelek semua, yang bernilai di hadapan Allah itu adalah kita bisa mengendalikan diri," lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). KPK menyebutkan salah satu yang terjaring OTT ialah Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.
"Benar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, saat ditanya apakah benar Bupati Cilacap menjadi pihak yang terjaring OTT adalah Bupati Cilacap, Jumat (13/3/2026).
Sekda Jawa Tengah (Jateng), Sumarno pun membenarkan hal tersebut.
"Saya hanya dapat info kalau terjadi OTT di Cilacap, tapi secara detail kami belum tahu," kata Sumarno di kantornya, Jumat (23/3/2026).
Ia mengaku belum mengetahui kasus yang menjerat Syamsul. Namun ia membenarkan Syamsul telah dibawa ke Jakarta.
"(Kasusnya apa?) Kita belum tahu, belum dapat info apa-apa. (Objek hukumnya apa?) Belum tahu juga. Kita hanya dapat info kalau ada penangkapan dan sudah dibawa ke Jakarta, baru itu saja," tuturnya.
Untuk diketahui, selain Syamsul, sebelumnya KPK menangkap Bupati Pati, Sudewo. Kemudian baru baru ini Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq juga dibekuk.
(alg/aku)
