.webp)
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md memberikan tanggapan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap tersangka kasus korupsi mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo atau SYL. Mahfud mengingatkan agar penanganannya bukan hanya untuk unjuk kekuatan.
Kata Mahfud, hal itu terserah pihak kepolisian. Sebab menurutnya, polisi memiliki pedoman dan aturan hukum yang berlaku. Meski begitu, Mahfud berpesan, dalam proses penanganannya supada tidak ada unsur unjuk kekuatan.
"Terserah polisi saja. Polisi kan punya pedoman hukum punya aturan-aturan. Yang jelas jangan sampai terjadi hanya untuk unjuk kekuatan. Tetapi harus berdasar bukti-bukti hukum yang cukup," kata Mahfud saat diwawancarai wartawan seusai mengunjungi Masjid Jamik Lasem, Rembang, pada Minggu (15/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahfud menegaskan, pihaknya tidak bisa ikut cawe-cawe terhadap proses hukum atas kasus SYL yang sedang berjalan.
"Kita tentu tidak bisa menghalang-halangi proses hukum yang sedang berlangsung. Silahkan saja tetapi harus profesional dan bisa dinilai oleh publik secara terbuka," tegas Mahfud.
"Apakah dugaan atau sanggahan terhadap Syahrul Yasin Limpo benar? Dugaan terhadap Firli Bahuri benar apa tidak? Itu harus dikerjakan secara profesional dan terbuka. Agar orang bisa menilai mana yang benar mana yang salah. Tidak boleh ada politisasi terutama, di era-era ini waktu menjelang pemilu," imbuh Mahfud.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md berkunjung ke Masjid Jamik Lasem. Di sana Mahfud berziarah ke sejumlah makam tokoh Islam di kompleks Masjid Jamik Lasem, Jawa Tengah. Salah satunya adalah makamnya Mbah Sambu atau Sayyid Abdurrahman.
Selain itu, Mahfud juga terpantau mengunjungi Museum Islam Nusantara yang lokasinya juga berada di kompleks Masjid Jamik Lasem. Di museum itu, Mahfud melihat Al-Qur'an berukuran jumbo dan sejumlah foto serta biografi para tokoh Islam Nusantara.
(sip/sip)
