Profil Lukas Enembe, Gubernur Papua yang Ditangkap KPK

Gubernur Papua Lukas Enembe — Gubernur Papua, Lukas Enembe. Foto: detikcom/Wilpret Siagian

Solo -

Lukas Enembe, Gubernur Papua tersangka korupsi akhirnya ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Lukas ditangkap di salah satu rumah makan di Papua dan diterbangkan ke Jakarta.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri membenarkan penangkapan Lukas Enembe.

"Iya (diamankan)," ujar Mathius D Fakhiri saat dihubungi detikcom, dilansir detikNews, Selasa (10/1/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Profil Lukas Enembe Gubernur Papua

Berikut profil Lukas Enembe, Gubernur Papua yang kini ditangkap KPK.

Dikutip dari detikNews, melansir situs resmi Pemerintah Provinsi Papua, Lukas Enembe adalah Gubernur Papua yang telah menjabat sejak tahun 2013. Ia menjabat Gubernur Papua selama dua periode mulai tahun 2013 hingga masa akhir jabatan pada tahun 2023 mendatang.

Pria bernama asli Lomato Enembe ini lahir di kampung Mamit, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, Papua, pada tanggal 27 Juli 1967. Lukas Enembe merupakan lulusan FISIP Universitas Sam Ratulangi tahun 1995.

Lukas mengawali kariernya sebagai CPNS hingga menjadi PNS di Kantor Sospol Kabupaten Merauke. Kemudian sejak tahun 2001, ia menjabat Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya mendampingi Eliezer Renmaur.

Pada tahun 2013, Lukas Enembe mengemban jabatan sebagai Gubernur Papua bersama wakilnya Klemen Tinal untuk periode 2013-2018. Lukas Enembe berasal dari Partai Demokrat.

Biodata, Pendidikan, dan Karier Lukas Enembe

Biodata Lukas Enembe

Nama: Lukas Enembe S.IP, MH
Tempat, Tanggal Lahir: Mamit, 27 Juli 1967
Agama: Kristen Protestan
Nama instansi: Pemerintah Provinsi Papua
Jabatan: Gubernur Papua

Riwayat Pendidikan

The Christian Leadership & Second Linguistic di Cornerstone College Australia (2001)
Strategi Ilmu Sosial dan Politik FISIP universitas Sam Ratulangi Manado (1995)
SMAN 3 Jayapura di Sentani (1986)
SMPN 1 Jayapura di Sentani (1983)
SD YPPGI Mamit (1980)

Pengalaman Organisasi

Aktif Organisasi Kepemudaan di Sulawesi Utara (1988-1995)
Ketua Mahasiswa Jayawijaya Sulawesi Utara (1989-1992)
Pengurus SeMA FISIP UNSRAT Manado
Koordinator PPM FISIP UNSRAT Manado (1992-1994)
Ketua IMIRJA Sulawesi Utara (1992-1994)
Pergerakan kegiatan Kel. Tani Pegunungan Tengah (1995-1996)
Penasehat beberapa PARPOL di Pegunungan Tengah (2001-2006)
Ketua Dewan Pembina DPW PDS (2003-2006)
Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua (2006-2011)
Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua (2010-2012)
Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua (2011-2016)

Karier

CPNS Kantor SOSPOL Kab. Merauke (1996-1997)
PNS Kantor SOSPOL Kab. Merauke (1997-sekarang)
Izin Belajar di Australia (1998-2001)
Wakil Bupati Kab. Puncak Jaya (2005-2011)
Calon Gubernur Provinsi Papua (2005-2011)
Bupati Kab. Puncak Jaya (2007-2012)
Gubernur Papua (2013-2018 dan 2018-2023)

Kasus yang menjerat Lukas Enembe, di halaman selanjutnya.

Untuk diketahui, sebelumnya KPK resmi mengumumkan Lukas Enembe sebagai tersangka di kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua. KPK juga menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka sebagai tersangka.

"KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka Rijatono Lakka dan Lukas Enembe," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (5/1).

Dia mengatakan kasus ini bermula saat Rijatano Lakka mendirikan perusahaan TBP di bidang konstruksi pada 2016. Namun, menurut Alex, Rijatano tak memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi.

Kemudian, pada 2019-2021, Rijatono diduga mengikuti lelang berbagai proyek infrastruktur di Papua. Alexander mengatakan Rijatono diduga memberikan sejumlah uang sebelum proses lelang agar perusahaannya bisa mendapat proyek.

"Adapun pihak-pihak yang ditemui Tersangka RL di antaranya adalah Tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua," ucapnya.

Alexander menduga Rijatono sepakat untuk memberikan fee 14 persen dari total nilai kontrak yang didapat setelah dikurangi pajak. Suap itu diduga diberikan ke Lukas Enembe dan beberapa pejabat.

Halaman 1 2

Selanjutnya