Desakan Hapus Posisi Penasihat Ahli Kapolri Buntut Kontroversi Fahmi Alamsyah

Nasional

Desakan Hapus Posisi Penasihat Ahli Kapolri Buntut Kontroversi Fahmi Alamsyah

Tim detikNews - detikJateng
Jumat, 26 Agu 2022 11:25 WIB
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan bawah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Rapat tersebut membahas terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit saat berada di DPR, kemarin. (Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Solo -

Kontroversi dugaan keterlibatan mantan Penasihat Kapolri Fahmi Alamsyah berbuntut panjang. Kini kritik terkait posisi Penasihat Kapolri datang dari sejumlah pihak.

Dilansir detikNews, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditanya soal Fahmi Aalamsyah saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, kemarin. Dalam penjelasannya, Sigit mengungkap Fahmi Alamsyah selama ini lebih banyak bersama Irjen Ferdy Sambo daripada dirinya.

Sementara itu, kata Sigit, Fahmi Alamsyah diangkat sebagai Penasihat Ahli oleh Kapolri sebelumnya.


"Dalam kesehariannya, saya tidak pernah ketemu dengan yang bersangkutan karena memang yang bersangkutan sehari-harinya lebih banyak bersama dengan Ferdy Sambo," kata Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Senin (24/8).

"Saudara Fahmi itu memang betul dia Penasihat Ahli Kapolri, Pak, diangkat pada saat Kapolri sebelum saya," ujarnya.

Sigit juga meminta tim mendalami keterlibatan Fahmi Alamsyah dalam kasus Ferdy Sambo. Jika nantinya ada bukti keterlibatan dalam kasus Sambo, Sigit menegaskan siap memproses Fahmi Alamsyah.

"Sehingga tentunya terkait kegiatan-kegiatan Fahmi, ya, khususnya apabila memang ada kaitannya dengan penyusunan skenario, ini sudah saya perintahkan kepada tim untuk mendalami dan kami akan proses, Pak, kalau emang kami temukan," jelas Sigit.

Desakan Hapus Posisi Jabatan Penasihat Ahli Kapolri

Sejumlah anggota DPR menyoroti bahkan mendesak jabatan Penasihat Ahli Kapolri dihapus. Salah seorang di antaranya yakni anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Supriansa.

"Saya sarankan, Penasihat Kapolri ditiadakan saja karena posisi itu rawan disalahgunakan. Saya rasa tidak perlu ada Penasihat Kapolri," kata Supriansa saat dihubungi, Kamis (25/8).

Supriansa menilai jabatan Penasihat Ahli Kapolri tidak urgen untuk saat ini. Kapolri dinilai bisa saling menasihati dengan Wakapolri, kepala badan lainnya dan bahkan Kompolnas.

"Pertanyaan saya, apakah Kapolri butuh nasihat khusus dari orang yang khusus sehingga dibuatkan posisi khusus sebagai penasihat Kapolri? Saya kira sejak dulu tidak ada penasihat Kapolri, toh juga Kapolri terdahulu baik-baik saja," ujar dia.

"Tapi kita kembalikan kepada Pak Kapolri untuk mengambil keputusan butuh atau tidaknya penasihat Kapolri. Saya hanya bisa beri saran saja," lanjut dia.

Simak lebih lengkap di halaman berikutnya...