.webp)
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, mengusulkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan buntut penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J yang diotaki oleh Irjen Ferdy Sambo. Usulan tersebut dimaksudkan agar penanganan kasus tersebut bisa berjalan objektif dan transparan.
Pernyataan Benny itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, LPSK, hingga Komnas HAM di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni.
Seperti dikutip detikNews, awalnya Benny menyinggung soal keterangan polisi mengenai kasus penembakan Brigadir J yang tidak dipercaya publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah betul Pak Mahfud ada tersangka baru yang penting siapa, kan gitu, Pak, kita nggak percaya polisi, polisi kasih keterangan kepada kita publik, publik kita ditipu kita ini kan, kita dibohongin. Sebab, kita ini hanya baca lewat medsos, Pak, dan keterangan resmi dari Mabes, kita tanggapi ternyata salah," ujar Benny.
Kemudian Benny mengusulkan Kapolri dinonaktifkan. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud Md mengambil alih.
"Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," ujar Benny.
Usulan itu kemudian ditanggapi dengan Trimedya. Dia tak setuju dengan usulan penonaktifan Kapolri. Trimedya menilai Kapolri sudah tepat dalam menangani kasus Sambo.
"Kapolri on the track kalau menurut saya, kalau terkesan lambat iya. Tapi itu juga banyak faktor yang menyebabkan dia terkesan lambat. Tapi kan golnya sudah kita rasakan," imbuh Trimedya.
(mbr/aku)
