Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkap ada banyak pelanggaran aturan izin pendirian apartemen Royal Kedhaton hingga berujung Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Pelanggaran itu di antaranya wilayah pendirian, derajat elevasi hingga jumlah lantai yang akan dibangun.
"Ini lingkungan cagar budaya, tidak boleh, kemudian ditabrak-tabrak. Tapi kemudian karena di dalamnya terbumbui, ada kepentingan-kepentingan non kepentingan rakyat, non kepentingan hukum tentu di dalamnya, ada kepentingan pribadi, itu yang mengakibatkan hukum pun dilanggar," kata Nurul usai rakor bersama Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan pimpinan daerah di DIY, di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis (30/6/2022).
Nurul mengungkapkan, kasus eks Walkot Jogja Haryadi Suyuti berkaitan dengan suap pada pemberian izin pendirian apartemen. Nurul menguraikan sejumlah pelanggaran yang dilakukan dengan pemberian izin itu.
"Kasus Wali kota Jogja berkaitan dengan suap pada pemberian izin pendirian hotel, pelanggaran hukumnya jelas, daerahnya yang tidak memungkinkan tapi dikeluarkan. Kemudian derajat elevasinya maupun jumlah lantainya dari ketentuan juga dilanggar. Ini menunjukkan apa, ketika ada kepentingan maka ketentuan-ketentuan perundang-undangan juga akan diterabas itu faktanya," tegas Ghufron.
Ia menambahkan, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Di Kota Jogja soal pendirian hotel dan apartemen sebenarnya sudah sangat jelas dan pasti. Namun aturan yang begitu jelas justru dilanggar.
"Apa yang kemudian kami tindaklanjuti dalam rakor pencegahan ini, jadi kami sekali lagi berharap, sebenarnya jalannya baik, ketentuan-ketentuan perda yang mengatur hotel di Kota Jogja ini sudah sangat limitatif, sudah sangat jelas dan pasti. Tapi kepastian dan kejelasan itu juga dilanggar," katanya.
Bahkan, yang kini menjadi bukti KPK, lanjut Nurul, soal rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP). Rekomendasi yang menyatakan tak memungkinkan untuk dikeluarkan izin ini juga dilanggar.
"Bahkan, rekomendasi teknis dari PUPR yang mengatakan tidak memungkinkan, juga diabaikan. Apa ini maknanya? Kami berharap ada komitmen ketika regulasi dibuat itu harus kemudian ditegakkan ditaati. Kalau kemudian peraturan dibuat tapi tidak ditaati, ketidaktahuan itu kemudian ada apa-apanya," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya...
