.webp)
Ratusan pegawai Pabrik gula (PG) PT Gendhis Multi Manis (GMM) berada di wilayah Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, Kabupaten Bloran terancam dirumahkan tanpa gaji. Hal ini karena adanya kerusakan mesin dan kondisi keuangan perusahaan yang tengah sulit.
Peristiwa bermula saat pabrik yang merupakan anak perusahaan BUMN Bulog ini mengalami kerusakan pada mesin boiler di bulan Mei 2025. Akibatnya pabrik tutup berhenti operasi dan nasib ratusan karyawan di ujung tanduk.
Perusahaan berusaha mencari solusi dengan skema penugasan detasering untuk mencegah PHK. Namun, pegawai yang menolak detasering tak akan mendapat gaji bulanan. Tak seluruh karyawan menerima.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terjadi Kerusakan Mesin
Direktur Operasional PT GMM, Krisna Nurtiyanto menjelaskan pihaknya mengeluarkan kebijakan detasering ini adalah adanya kerusakan pada mesin boiler di bulan Mei dan Juni 2025. Sempat terjadi penggilingan, namun di bulan September 2025 mesin kembali rusak. Alhasil pabrik tutup lebih awal.
"Jadi, ini berangkat dari kerusakan mesin atau tepatnya boiler kami, boiler batubara dan boiler bagasse itu mengalami kerusakan di tahun 2025. Sehingga mau tidak mau kita tutup lebih awal dari rencana," jelasnya saat ditemui di kantornya, Selasa (17/3/2026).
Targetnya di tahun 2025 kemarin mampu menggiling 400 ribu ton tebu, minimal menghasilkan gula 21 ribu ton. Namun PT GMM hanya menghasilkan 12 ribu ton gula, dan tebu yang digiling adalah 220 ton.
"Gulanya terlalu sedikit. Jadi karena kegagalan produksi tahun kemarin mempengaruhi cash flow kami, sehingga kondisi keuangan di bulan Maret ini 2026 ini kritis," ungkap Kirsna.
Kondisi ini mengharuskan dia meminta bantuan pada Perum BULOG sebagai pemegang saham terbesar. Manajemen PT GMM juga sudah melaporkan hal ini sejak tutup giling karena kerusakan boiler. Pihaknya juga meminta bantuan agar bisa mem-back-up perbaikan.
 Direktur Operasional PT GMM, Krisna Nurtiyanto saat ditemui di kantor pabrik gula PT GMM di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan, Blora. Foto: Achmad Niam Jamil/detikJateng |
Selain itu pihaknya menunggu hasil kajian dari konsultan independen guna mengukur kerusakan.
"Kajian konsultan independen untuk mengukur kerusakan yang terjadi, sehingga Perum BULOG bisa segera membantu mencairkan dana yang kita butuhkan," jelasnya.
Dia mengatakan, adapun hitungan sementara perbaikan mesin boiler membutuhkan biaya puluhan miliar rupiah.
"Hitung-hitungan dari internal, kurang lebih perbaikan dari mesin boiler dan mesin mesin yang lain kurang lebih membutuhkan biaya Rp 51 miliar," sebut Krisna.
Hanya Mampu Gaji hingga Maret 2026
Krisna mengatakan bahwa kondisi finansial PT GMM kritis. Mirisnya kekuatan PT GMM menggaji karyawan mentok di bulan Maret 2026.
"Tetapi karena kondisi keuangan kita yang kritis, bulan Maret ini kami mungkin terakhir bisa menggaji teman-teman karyawan tetap PT GMM. Karena kami di PT GMM bulan April sudah tidak bisa membayar," ucap dia.
 Kondisi pabrik gula PT GMM tidak beroperasi beberapa waktu terakhir. Foto: Achmad Niam Jamil/detikJateng |
Tawarkan Penempatan Sementara
Menyadari hal tersebut, sebagai anak perusahaan Perum BULOG, PT GMM meminta bantuan Perum BULOG. Dia menyebut BULOG membutuhkan tenaga bantuan jemput pangan di wilayah BULOG Jawa Timur, Jawa Barat dan Lampung.
"Dari Perum BULOG menawarkan detasering. Jadi penugasan sementara teman-teman (karyawan) PT GMM untuk membantu Perum BULOG di wilayah kerja Jawa Barat, Jawa Timur dan Lampung," jelasnya.
Langkah ini diambil sebagai upaya agar 243 karyawan mendapat income bulanan.
"Kami sampaikan tawaran-tawaran ini, solusi yang bisa diberikan oleh pemegang saham dalam hal ini Perum BULOG kepada karyawan PT GMM agar masih gajian setiap bulan," ucap Krisna.
Tawaran itu tidak seluruh karyawan menerima. Ada yang menerima dan ada juga yang masih ragu. Dia mengatakan, Perum BULOG membutuhkan tenaga jangan sampai mengambil dari luar, sedangkan anak perusahaannya PT GMM sedang oleng.
"Seharusnya kalau kebijakan ini untuk kelanjutan dapur teman-teman semua harusnya mereka setuju dan menerima. Karena tawaran ini sangat-sangat bagus," bebernya.
"Karyawan butuh penghasilan setiap bulan, kalau kami tidak dibantu Perum BULOG, bulan April teman-teman kemungkinan tidak menerima gaji, sehingga solusi yang diberikan itu detasering, penempatan sementara di tempat lain," jelasnya.
Pastikan Tak Ada PHK, tapi Tak Digaji
Meski demikian, status mereka tetap menjadi karyawan PT GMM. Krisna memastikan tidak ada karyawan yang di-PHK.
"Kami karyawan tetap di PT GMM ini 243 seluruhnya masih kerja di sini dengan baik. Tidak ada yang dirumahkan," ucapnya.
Bagi karyawan yang tidak mengikuti skema detasering secara otomatis tidak mendapat gaji.
"Sesuai dengan surat Dirut, memang tidak mendapatkan gaji. Jadi kalau tidak berangkat detasering kan mengharapkan gaji itu tetap di PT GMM, sedangkan kondisi keuangan saat ini sangat kritis. Jadi bulan depan (April) sudah tidak bisa membayar gaji mereka," jelas dia.
Karyawan Menolak
Seorang karyawan PT GMM, Dhani Umbara menilai kebijakan pihak pabrik itu sebagai pemaksaan di tengah rusaknya mesin operasional.
"Kebijakan ini kami nilai sebagai upaya pemaksaan kehendak di tengah kondisi perusahaan yang sedang kritis, di mana beban kegagalan manajemen operasional kini sepenuhnya ditimpakan kepada pundak para pekerja melalui skema mutasi yang tidak manusiawi," ucapnya saat ditemui di Todanan, Blora, Selasa (17/3/2026).
Dia menyebut bagi karyawan yang tidak mengikuti detasering tidak akan mendapatkan gaji bulanan. Menurutnya upah adalah hak dasar yang wajib dibayarkan selama hubungan kerja masih terjalin.
"Yang tidak ikut detasering tidak akan mendapat gaji atau salary. Ini adalah bentuk intimidasi nyata dan pelanggaran berat terhadap hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Menjadikan gaji sebagai alat tekan agar karyawan bersedia dipindahtugaskan ke Lampung, Jawa Timur, atau Jawa Barat adalah tindakan yang melanggar hak asasi kami sebagai pekerja," jelasnya.
Menurut Dhani, detasering bukan sebagai solusi penyelamatan karyawan tapi pembuangan tenaga kerja lokal tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan keluarga. Menjadi tenaga bantuan di wilayah kerja Perum Bulog dinilai bukan solusi tapi justru memperburuk keadaan.
"Memaksa karyawan tetap PT GMM untuk menjadi tenaga bantuan di wilayah kerja Perum BULOG lain dengan status yang tidak jelas, hanya akan memperburuk ketidakpastian nasib kami dan masa depan industri gula di daerah asal kami," terang dia.
Dhani mengatakan kebijakan detasering dinilai sebagai keputusan sepihak. Dia meminta kepada pihak petinggi GMM agar tetap memberikan gaji.
"Kepada jajaran Direksi PT GMM, kami menuntut pembatalan segera atas ancaman penghentian gaji tersebut dan mendesak agar perusahaan tetap menjalankan kewajiban finansialnya secara penuh," ucap dia.
Dhani juga memohon perlindungan kepada Presiden RI dan intervensi terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh PT GMM.
"Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kami meminta pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak normatif pekerja tidak dikorbankan demi efisiensi sepihak, serta mengaudit transparansi pengelolaan PT GMM yang kini dinyatakan berada dalam kondisi keuangan yang kritis," kata dia.
Karyawan ini mendesak dewan pengawas Perum BULOG untuk meninjau kembali agar skema detasering mengedepankan solusi padar karya di lokasi semula.
"Perlu diingat bahwa keberadaan pabrik ini adalah harapan bagi masyarakat sekitar, sehingga segala kebijakan yang diambil harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial bagi seluruh pekerja," bebernya.
