.webp)
Filipina menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dengan menerapkan kebijakan pemangkasan jam kerja hingga work from home (WFH). Langkah ini dilakukan seiring dengan lonjakan harga minyak dunia imbas perang AS-Israel vs Iran. Lantas, bagaimana dengan RI?
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah RI belum ada rencana menerapkan langkah yang sama seperti Filipina. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mengkaji berbagai langkah efisiensi energi.
"Kita lagi melakukan exercise, apa yang dilakukan oleh negara lain itu kan tergantung dari kondisi masing-masing negara. Kita juga akan melihat seberapa penting dan langkah apa yang harus kita lakukan dalam rangka melakukan efisiensi," kata Bahlil, Senin (9/3/2026), dikutip dari detikFinance.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Efisiensi itu adalah penyelamatan terhadap keuangan negara dan juga adalah optimalisasi terhadap seluruh energi yang kita punya," sambungnya.
Saat ini, pemerintah RI tengah mempercepat program biodiesel hingga campuran 50% atau B50 untuk antisipasi lonjakan harga BBM.
"Kemudian kita akan mempercepat penerapan E20, etanol. Karena kalau harga minyaknya fosil bisa melampaui 100 USD per barrel, maka itu lebih murah. Kita akan blending untuk diesel itu antara B0 dengan B40 sekarang menjadi B50," katanya.
Selain itu, Bahlil mengatakan saat ini pemerintah sedang fokus memastikan tercukupinya kebutuhan energi periode Ramadan dan Lebaran.
"Kita pikir hari raya aja dulu ya. Hari raya aman, itu dulu yang paling penting," katanya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah Filipina menerapkan pemangkasan jam kerja kantor menjadi empat hari demi menekan konsumsi BBM di tengah lonjakan harga secara global.
Langkah ini disampaikan langsung Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk pelayanan darurat termasuk polisi, petugas pemadam kebakaran, dan lembaga lain yang memberikan layanan garda depan kepada masyarakat. Ia juga memerintahkan semua lembaga pemerintah untuk mengurangi penggunaan listrik dan biaya bahan bakar 10-20%.
"Semua perjalanan dan kegiatan pemerintah yang tidak penting juga dilarang sementara, seperti studi banding, kegiatan membangun tim, atau pertemuan yang dapat dilakukan secara daring," kata Marcos dikutip dari detikFinance.
Untuk diketahui, Filipina mengimpor hampir semua kebutuhan minyaknya. Di tengah perang yang memanas di Iran, Filipina tentu akan terdampak dan memicu inflasi yang telah mencapai level tertinggi dalam 13 bulan pada Februari.
