Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak menunda penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, ada kepala daerah yang menunda penerbitan PBG karena takut PAD berkurang.
Diketahui, pemerintah sedang menggratiskan retribusi PBG khusus untuk rumah MBR. Menurut Tito, keliru jika ada kepala daerah berpikir hal itu bakal mengurangi pendapatan asli daerah atau PAD.
"Ada kepala daerah yang sudah mau menerbitkan perkada (peraturan kepala daerah), tapi tidak mensosialisasikan, tidak menerapkan. Mungkin dia nggak tahu, atau anak buahnya ngajukan perkada, tapi dia nggak tanda tangan," kata Tito di MAC Ballroom Semarang, Kecamatan Gayamsari, Rabu (5/11/2025) malam.
"Atau dia pikir kalau nanti diterapkan, PAD-nya berkurang, salah. PAD-nya memang satu kali dia nggak bayar. Tapi nanti tahun depan dia harus bayar pajak bumi dan bangunan," ujarnya.
Dia mengatakan banyaknya pembangunan rumah akan semakin menguntungkan daerah tersebut.
"Dia bisa menghidupkan ekonomi. Itu juga akan menguntungkan dia. Karena kepala daerah itu kan diukur juga keberhasilan dia oleh rakyat, oleh DPR, oleh pemerintah pusat. Kalau bisa menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran," lanjutnya.
Tito menegaskan, penerapan PBG sangat penting untuk mempercepat pembangunan rumah MBR. Jika kepala daerah tidak menerapkan, masyarakat akan kesulitan mengakses program rumah subsidi.
"Program 3 juta rumah ini bisa sangat bisa untuk menurunkan kemiskinan. Orang punya rumah kan otomatis dianggap nggak miskin lagi," ujarnya.
"Yang tidak punya rumah nanti nggak bisa mendapatkan fasilitas ini. Mereka mungkin bangun rumahnya dengan harga yang mahal," lanjutnya.
Simak Video "Video: Menteri PKP-Mendagri Tinjau Pengurusan BPHTB & PBG Rumah MBR di MPP Semarang"
(afn/afn)