Tanggapi Purbaya soal Utang Whoosh, Luhut: Siapa Minta APBN?

Tanggapi Purbaya soal Utang Whoosh, Luhut: Siapa Minta APBN?

Shafira Cendra Arini - detikJateng
Kamis, 16 Okt 2025 18:25 WIB
Tanggapi Purbaya soal Utang Whoosh, Luhut: Siapa Minta APBN?
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: detikcom/Ilyas Fadilah)
Solo -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara soal pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tolak pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh pakai APBN. Luhut mengaku heran soal ramainya sorotan utang Whoosh.

Dilansir detikFinance, Luhut mengatakan, utang kereta cepat hanya tinggal melalui proses restrukturisasi. Dia heran kenapa pembiayaan utang Whoosh jadi huru-hara.

"Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN," kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Luhut merupakan salah satu pihak yang turun tangan langsung dalam realisasi awal proyek Whoosh di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dia menyebut sudah berkoordinasi dengan pihak China menyangkut restrukturisasi dari pembiayaan baru utang tersebut.

ADVERTISEMENT

Menurut Luhut, dari pihak China sudah menyetujui langkah restrukturisasi. Meski demikian prosesnya memang sedikit terlambat karena Indonesia mengalami pergantian pemerintahan. Saat ini, prosesnya tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) keluar.

"Terima sudah masuk itu barang, kemudian kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China, dan China mau untuk melakukan (Restrukturisasi)," ujar Luhut.

"Tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah," sambungnya.

Menurut Luhut, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan apabila pemerintah RI bekerja sama secara kompak. Dia memastikan proses restrukturisasi akan segera selesai.

"Dengan data-data masih zaman yang lalu, Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT, LRT ini apa ndak masalah? Masalah, kita restructuring, kan beres. Ini juga sama," kata dia.

Luhut juga berharap tidak ada pihak yang asal bicara tanpa mengetahui detailnya. Ia mempersilahkan siapa saja yang penasaran dengan rincian data menyangkut Whoosh ini untuk datang langsung kepadanya.

"Kenapa terus bilang nanti Whoosh akan kita akhiri dengan South China Sea. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti, bicara. Jadi kalau saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya, baru berkomentar. Ya kalau cari popularitas murahan silahkan sih," katanya.

Untuk diketahui, dilansir detikFinance,Pemerintah berencana untuk membenahi utang KCJB atau Whoosh. Salah satu rencana yang diusulkan yaitu penyelesaian utang tersebut diambil alih oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurut Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sudah sepatutnya penyelesaian utang kereta cepat dilakukan oleh Danantara. Hal ini mengingat holding BUMN tersebut sudah menerima dividen perusahaan pelat merah ke kasnya.

"Whoosh dikelola oleh Danantara kan, Danantara sudah ambil 80% lebih dividen dari BUMN, harusnya mereka tarik dari situ aja," kata Purbaya ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Maka menurut Purbaa, penggunaan APBN untuk membayar utang Whoosh merupakan langkah yang tidak tepat. Justru menurutnya agak janggal jika utang kereta cepat tetap ditanggung Kementerian Keuangan dan dibayar dari APBN. Padahal, Danantara yang akan mengambil dividennya.

"Jadi kalau pakai APBN dulu agak lucu, karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua," kata dia.




(aap/apl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads