.webp)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyambangi kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bahlil mengatakan pertemuan itu di antaranya membahas soal anggaran untuk program listrik desa.
Dilansir detikFinance, Bahlil mengatakan ada sekitar 5.700 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, permasalahan itu ditargetkan selesai dalam waktu sekitar lima tahun.
"Kita membahas untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk listrik desa karena kita kan tahu ada sekitar 5.700 desa yang belum (teraliri listrik), 4.400 dusun, tambah 68 titik yang lain. Nah target Bapak Presiden kan kurang lebih sekitar lima tahun harus selesai. Itu yang tadi kita bahas sama Ibu Menteri Keuangan," kata Bahlil di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (31/7/2025), dikutip dari detikFinance.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil meminta Sri Mulyani menyiapkan anggaran program listrik desa untuk jangka panjang.
"Bukan permintaan tambahan anggaran, anggarannya harus disiapkan untuk listrik desa. Supaya kita ingin ada satu perencanaan yang komprehensif, yang terukur dan tidak boleh diulangi-ulangi lagi. Jangan listrik desa dijadikan sebagai isu terus-menerus. Kita ingin untuk menyelesaikan dengan baik," ujar dia.
Bahlil menambahkan, kebutuhan anggaran program listrik desa akan dibahas lebih lanjut.
"Masih ada (anggaran saat ini), tapi kan untuk bicaranya jangka panjang. (Kebutuhan anggaran) nanti kita bahas, ya," ucapnya.
Diketahui, PT PLN (Persero) membidik 10.068 desa terlistriki sepanjang tahun 2025 hingga 2029. Rencana tersebut membutuhkan investasi tambahan sebesar Rp 42,3 triliun. PLN bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM sedang menyusun peta jalan.
PLN juga telah menghitung besaran dana tersebut dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB), hingga ke tingkat kecamatan.
"Itu sudah disampaikan dan Bapak Presiden menyampaikan akan dialokasikan budget sebesar Rp 42,3 triliun tersebut, sehingga roadmap ini kami juga sudah punya," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (14/5/2025).
(dil/rih)
