.webp)
Presiden RI, Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan mengenai adanya permainan beras di pasaran. Prabowo mengatakan, mendapat laporan adanya beras biasa yang diberi stempel beras premium.
"Saya dapat laporan lagi, setelah harga gabah Rp 6.500, tapi beli jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus dikasih stempel beras premium, dijual Rp 5.000 di atas harga eceran tertinggi," kata Prabowo dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Senin (21/7/2025).
Prabowo menegaskan bahwa praktik tersebut masuk dalam penipuan. Dirinya meminta Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengusut jual beli tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak, ini pidana," ungkapnya.
Parahnya lagi, kata Prabowo, akibatnya negara mengalami kerugian Rp 100 triliun setiap tahunnya.
"Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp 100 triliun tiap tahun," terangnya.
Dengan tegas, Prabowo menyebut hal itu juga sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat. Hal tersebut, kata dia, juga sebagai upaya untuk membuat Indonesia lemas dan miskin.
"Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin," bebernya.
"Saya tidak terima. Saya dia disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku," pungkasnya.
 Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih. Foto: Dok. detikcom |
Untuk diketahui, peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Capaian ini tak lepas dari kerja serius dan kolaborasi solid Tim Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang terdiri dari unsur lintas kementerian dan pemerintah daerah, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Kementerian Kehutanan, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, serta Pemerintah Kota dan Kabupaten Seluruh Indonesia.
Serta kolaborasi bersama di antaranya: PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), Mandiri, Bank BRI, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Syariah Indonesia, Pos Indonesia, PT Telkom Indonesia, InJourney, ID FOOD, Bulog, PLN, Biofarma, Kimia Farma, PTPN III Holding, Agranis, Dekopin, dan Bank Jateng.
(rih/apu)
