Bantah Ada Prostitusi di IKN, Basuki: Itu di Daerah Sepaku

Nasional

Bantah Ada Prostitusi di IKN, Basuki: Itu di Daerah Sepaku

Andi Hidayat - detikJateng
Selasa, 08 Jul 2025 19:52 WIB
Sejumlah warga mengunjungi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/7/2025). Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan paket pekerjaan baru yang ditandatangani dalam pembangunan IKN tahap dua di antaranya tujuh proyek infrastruktur jalan, serta penataan kawasan olahraga dan ruang terbuka hijau kemudian penataan kawasan Sepaku. ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/foc.
Pembangunan Tahap Dua IKN Dikebut, Kawasan Inti Ramai Pengunjung. Foto: ANTARA FOTO/ADITYA NUGROHO
Solo -

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan IKN terbebas dari aktivitas pekerja seks komersial (PSK). Ia juga memastikan tidak ada pekerja OIKN yang mengakses jasa PSK.

Dilansir detikFinance, Basuki mengatakan aktivitas PSK ada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dia bilang, jarak Sepaku ke IKN sekitar 3 kilometer.

"Jadi memang bukan di IKN-nya, Bos. Kalau di IKN-nya enggak, itu di daerah Sepaku, di kecamatan Sepaku waktu itu yang sekarang sudah berkembang," kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025), dikutip dari detikFinance.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Basuki menjelaskan, pihaknya telah melakukan patroli gabungan dengan pihak Kepolisian, Satpol PP, dan Deputi Pengendalian dan Pembangunan IKN. Dalam patroli tersebut, pihaknya membongkar delapan warung yang terindikasi menjadi tempat prostitusi.

"Deputi pengendalian pembangunan kami sendiri turun. Ada 8 warung yang kami selesaikan waktu itu," ujar dia.

ADVERTISEMENT

Menurut Basuki,prostitusi online yang banyak diberitakan adalah berita lama yang diproduksi kembali. Ia juga memastikan delapan warung yang dibongkarnya tidak pindah tempat, pasalnya OIKN dan aparat keamanan terus melakukan patroli di sekitar IKN.

"Kita operasi terus dengan Polres PPU, karena kami kan belum ada, belum buat (tim pengawas), Satpol PP PPU, deputi pengendalian pembangunan di IKN Bergabung jadi tim terpadu," jelasnya.

Basuki menambahkan, tidak ada pekerja OIKN yang mengakses jasa tersebut. Namun, ia tak dapat memastikan seluruh pekerja konstruksinya bersih dari prostitusi.

"Kalau ASN Otorita nggak ada. Tapi yang para pekerja konstruksi, tadi ada 20 ribu. Ya, saya tidak ber-prejudice clean semua, kan juga nggak," pungkasnya.




(dil/afn)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads