Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memastikan 7.800 desa dan kelurahan siap mengelola Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Peluncurannya dijadwalkan 19 Juli mendatang di Klaten dan akan diresmikan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hal ini dikatakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jateng, Sudjarwanto Dwiatmoko. Ia menyebut, seluruh desa sudah siap dengan kopdesnya masing-masing.
"Ada 7.800 desa dan kelurahan sudah siap. Sudah rembugan semua. Badan hukum pantauan kami sudah 94 persen. Kami yakin selesai," kata Sudjarwanto saat dihubungi awak media, Minggu (6/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut, program itu dirancang tak sekadar untuk formalitas koperasi. Pemerintah ingin desa menjadi aktor nyata dalam sistem ekonomi nasional, mulai dari distribusi pangan, energi, hingga pembiayaan.
Peluncuran yang rencana akan digelar di Kabupaten Klaten nantinya akan difokuskan untuk bidang pangan dan sarana pertanian.
"Launching 19 Juli oleh Pak Presiden," ujarnya.
Sudjarwanto bilang, Kopdes Merah Putih dirancang sebagai koperasi yang modern dan berbasis bisnis. Para pengurusnya sudah mendapat pelatihan manajemen usaha dan disiapkan menjalin kemitraan dengan Bulog, Pertamina melalui Pertagas, hingga lembaga keuangan.
"Modal kopdes pasti disediakan kemudahan, bukan pemberian. Maka mereka (pengurus) perlu diajari bisnis. Dinas Koperasi sudah melakukan pembinaan untuk melakukan bisnis. Misalnya menjadi mitra Bulog, menjadi agen Pertamina," terangnya.
"Jadi semua kita ajari dulu agar bisnisnya rasional, konkret, dan pembiayaan gampang. Warga desa jadi owner-nya sekaligus anggota koperasi," lanjutnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, Edy Sulistyo Bramiyanto menambahkan, proses pembentukan badan hukum kopdes sudah menyentuh angka 99,6 persen.
"Kalau misalnya populasi warga desa itu 1.000 atau 5.000, separuhnya bisa jadi anggota koperasi," ujar Edy.
Ia juga menambahkan, sejumlah kerja sama strategis sudah dijalin dengan PT Pertagas, Bulog, Bank Jateng, Bapenda, hingga jaringan UMKM lokal seperti Berdikari.
"Kami sudah menghubungi bisnis di kabupaten-kabupaten, minggu lalu sudah mulai jalan," kata Edy.
(dil/dil)