.webp)
Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengungkapkan ada sejumlah hotel di Magelang yang merumahkan karyawannya. Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Magelang, hal itu imbas dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
"(Ada laporan hotel mengeluh pendapatannya jeblok karena efisiensi anggaran?) Ada. Sudah ada beberapa hotel yang merumahkan karyawannya," kata Grengseng saat ditanya wartawan di sela acara penanaman pohon di Desa Pagersari, Kecamatan Mungkid, Senin (9/6/2025).
"(Jumlahnya?) Kemarin kalau nggak keliru 100 (orang yang dirumahkan)," sambung dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Grengseng juga menyinggung soal kebijakan yang membatasi jumlah pengunjung naik ke Candi Borobudur hanya 1.200 orang per hari.
"Otomatis perputaran uang di Borobudur menjadi berkurang, itu wajar lah. Jadi kalau misalnya hari ini semua orang mengeluh di Borobudur jualan nggak laku, ya memang uang yang berputar menjadi sedikit," ujar dia.
"Maka kemarin, kita mengajukan kepada Kementerian Kebudayaan untuk berkenan membuka kran untuk kunjungan (naik Candi Borobudur), Kabupaten Magelang mengajukan 10.000. Lha nanti disetujui berapa, biar dikaji di kementerian," imbuhnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Magelang, Usep Syarifudin mengatakan efisiensi ini dari awal untuk hotel-hotel yang memang pasarnya MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) dengan pemerintah atau kementerian.
"Merumahkan karyawan alasannya memang sampai bulan Desember tahun ini belum ada kegiatan apapun dari kementerian atau pemerintahan. Dan akhirnya dirumahkan. Kalau setahu saya hanya sekitar 70 orang saja. Itu sudah lama, dari awal efisiensi atau sejak awal puasa," kata Usep saat dihubungi detikJateng.
"Itu (hotel di kawasan Borobudur). Yang jelas, 70 orang itu sebelum Lebaran sudah dikurangi karena memang efisiensi anggaran. Kalau untuk hotel lain bukan pengurangan karyawan. Tapi, efisiensi kita lebih parah karena tenaga kerja yang dulunya ada tambahan karyawan harian itu jadi ditiadakan. Kalau 100-an (orang yang dilaporkan kepada bupati), mungkin bisa lebih," sambungnya.
"Ada (karyawan) beberapa status, ada yang karyawan tetap, ada yang karyawan harian. Untuk karyawan yang bukan tetap di hotel-hotel lain itu tidak dipanggil. Jadi, efisiensi tenaga kerja juga," pungkas Usep.
(dil/dil)
