.webp)
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menyebut anggaran untuk dana desa di 2025 akan naik menjadi Rp 70 triliun. Dari jumlah tersebut 20 persennya wajib untuk ketahanan pangan.
Hal itu diungkapkan Yandri Susanto usai rapat terbatas bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan, beserta menteri lainnya dan kepala daerah di Gedung Gradika Bakti Praja, Semarang, Selasa (31/12/2024).
"Sebanyak 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan. Kita matangkan dengan modul. Kami mohon bupati dan camat se-Jateng, 2025 fokus ketahanan pangan," ujar Yandri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait pengawasan dana desa, Yandri menegaskan, sudah berkoordinasi dan MoU dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lain. Dia sendiri akan lebih sering turun ke lapangan untuk memantau penggunaan data desa.
"Semua kita minta tadi dana desa itu yang 20 persen itu kita minta melalui Badan Usaha Milik Desa atau lembaga ekonomi lain, tidak lagi diberikan langsung kepada orang perorangan karena kita nggak mau itu yang 20 persen itu sekali pakai hilang, enggak mau, kalau selama ini kan dikasihkan ayam 10 ekor ayamnya disembelih," tegasnya.
Yandri juga meminta agar pendamping desa ditambah karena di Jawa Tengah hanya ada 1.400 pendamping sedangkan jumlah desa di Jateng lebih dari 7.000 desa.
"Ada pendamping desa, jumlahnya 1.400-an. Masih kurang ini," tegasnya.
Sementara itu, Zulhas dalam pembukaan rapat menyampaikan hasil dari rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Presiden, Jakarta. Dalam ratas itu memutuskan tidak ada impor untuk sejumlah komoditi.
"Tahun 2025 besok memutuskan kita tidak impor beras lagi. Tahun depan tidak impor jagung lagi. Tahun depan tidak impor garam lagi. Tidak impor gula untuk konsumsi lagi," kata Zulkifli dalam pembukaan rapatnya.
(apl/ahr)
