.webp)
Presiden Prabowo Subianto disebut akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan di manapun Presiden berkantor, pihaknya akan menyiapkan infrastrukturnya.
Dody mengatakan proses pembangunan IKN berjalan normal dan pihaknya di Kementerian Pekerjaan Umum juga menjalankan bagiannya. Hal ini karena fungsi di IKN diserahkan kepada Badan Otorita.
"IKN berproses normal aja sih kan sudah sebenarnya fungsi IKN dilimpahkan ke otorita jadi kita menyelesaikan kemarin di sisa kita aja di KemenPU, berikutnya akan dialihkan ke otorita," kata Dody di Flyover Madukoro Semarang, Rabu (11/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditanya soal rencana Presiden Prabowo berkantor di IKN tahun 2028, Dody menegaskan bukan haknya untuk menentukan karena menteri hanya pembantu presiden. Namun ia menyebut Kementerian PU akan menyiapkan segala infrastruktur di manapun Presiden akan berkantor.
"Begini, jangan salah, menteri itu kan babune (pembantunya) Presiden, kalau bagian nyapu ya nyapu, nggak bisa to kalau dibilang sing nduwe omah, sampean rono ya (yang punya rumah, anda ke sana ya), nggak bisa bilang gitu," ujar Dody.
"Saya menteri PU hanya menyiapkan infrastruktur, beliau mau ngantor di Jakarta, Bogor, Hambalang, di manapun seluruh Indonesia, hak beliau," imbuhnya.
Dia juga menegaskan paling lama IKN akan rampung semua pada tahun 2029. Hal itu juga melihat kondisi anggaran negara karena menurutnya ada prioritas lain yaitu swasembada pangan.
"Selesai semua paling lambat 2029, tapi kan juga melihat kondisi anggaran karena yang paling utama sekali itu adalah nomor satu swasembada pangan," tegasnya.
Dikutip dari detikfinance, Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan sejak dirinya ditugaskan sebagai Kepala Otorita IKN, Prabowo memang memasang target IKN selesai 2028.
"Waktu beliau merintah saya waktu mau menunjuk memang diharapkan 2028 bisa ke sana," sebut Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).
Basuki mengaku Prabowo memerintahkan dirinya untuk membangun ekosistem pemerintahan secara lengkap di IKN, mulai dari gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Jadi waktu kasih perintah ke saya, saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif," papar Basuki.
(apl/dil)
