.webp)
Muhammadiyah akan mendapatkan lahan bekas tambang untuk dikelola. Sebagai organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang belum berpengalaman di bidang tambang, Muhammadiyah mengungkap tiga tantangan.
"Kalau ormas keagamaan (tantangannya) ada tiga. Satu, tidak punya modal, mana ada ormas keagamaan punya modal, kan tidak kecil itu. Kemudian tidak memiliki pengetahuan dan teknologi, apalagi yang detail. Yang ketiga, pasti tidak punya pengalaman. Mana ada ormas keagamaan yang sebelumnya mengelola tambang, tidak ada," terang Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahmad Dahlan Rais kepada awak media di Edutorium UMS, Solo, Selasa (27/8/2024).
Dia mengatakan, Muhammadiyah memiliki potensi untuk menjawab tantangan tersebut. Dahlan Rais mencontohkan, untuk masalah permodalan bisa dengan iuran. Selain itu, ahli-ahli juga dihadirkan untuk mengkaji pengelolaan tambang ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muhammadiyah sendiri berkomitmen untuk pengelolaan tambang yang ramah lingkungan. Kajian terus dilakukan agar pengelolaan tambang bisa bermanfaat.
"Kita sudah dua tiga kali menghadirkan pakar dan pelaku tambang. Kita sedikit-sedikit mulai mengerti sekarang, tantangan apa saja. Termasuk kepemilikan yang tumpang tindih dengan masyarakat. Jangan sampai kita membuat kerusakan yang lebih parah, kalau bisa memperbaiki," jelasnya.
Terkait izin usaha pertambangan (IUP) yang tengah dicermati Muhammadiyah karena mengelola tambang bekas, Dahlan Rais mengatakan semua ormas keagamaan mendapatkan penawaran yang sama.
"Semua yang ditawarkan ke ormas keagamaan itu bekas. Termasuk kepada NU juga bekas. Maka itu kita harus pelajari lebih lanjut. Kita menerima itu, tapi kita melakukan kajian dengan baik-baik," ujarnya.
Dahlan Rais mengatakan, Muhammadiyah masih bisa melakukan pertimbangan untuk mengembalikan tawaran tambang yang diberikan. Melihat segi kemanfaatannya.
"Memang diputuskan untuk menerima, tapi kalau kemudian mudaratnya yang lebih besar, mungkin akan dikembalikan," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, dilansir detikJogja, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menuturkan kemungkinan mereka akan mendapatkan lahan bekas. Karena itu, dia meminta tim yang ditunjuk untuk mengelola konsesi benar-benar mempertimbangkan secara cermat.
"Kemungkinan besar lahan bekas, kemungkinan. Dan kalau itu betul musti kita harus akan diperhitungkan oleh tim ini, saya tidak masuk tim," ujar Busyro saat ditemui wartawan di Fisipol UGM, Senin (26/8).
Busyro menerangkan tim yang ditunjuk tengah melakukan analisis. Dia berkata jika dalam hitung-hitungan ternyata ditemukan lebih banyak mudarat daripada manfaat, mereka bakal mengembalikan IUP tersebut.
"Tinggal nanti kalau hasil timnya menemukan hitungan-hitungan di lapangan itu lebih banyak mudaratnya itu ada klausul yang diambil dalam kebijakan PP ini untuk dikembalikan," ujarnya.
(apl/rih)
