.webp)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid meminta pemerintah daerah yang terdampak banjir di Jawa Tengah (Jateng) agar mendata area persawahan yang terdampak banjir. Dia menilai para petani harus mendapat bantuan.
"Kami minta pendataan area sawah yang terkena banjir karena mereka harus mendapat bantuan dari pemerintah, yaitu Puso seperti yang sudah dilakukan pada banjir tahun 2023 lalu dan sudah cair dan kami harap ini segera pendataan masalah itu," ujarnya saat audiensi bersama dengan Pemprov Jateng di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu (20/3/2024).
Biasanya, bantuan Puso atau bantuan gagal panen itu akan didata melalui Dinas Pertanian. Nantinya data itu akan dikirimkan kepada BNPB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti pencairannya lewat BNPB," tambahnya.
Dia menyebut ada sedikit masalah dalam bantuan gagal panen kali ini. Bantuan yang sebelumnya bisa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kini harus menggunakan dana asuransi.
Padahal, banyak petani yang belum mendaftarkan sawahnya asuransi. Meski begitu, dia menilai seluruh kepala daerah harus aktif dalam mendata warga yang terdampak sambil membicarakan masalah tersebut.
"Kalau dulu bisa dilajukan seperti itu sekarang harus pakai asuransi namun asuransi ini ada masalah, ada masyarakat yang belum mendaftar. Ini harus pemerintah daerah baik provinsi, bupati, kepala daerah harus segera proaktif untuk pendataan ini kepada masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Pemprov Jateng merespons dengan menyatakan mereka akan memberi instruksi kepada dinas pertanian.
"Setelah ini, kami juga akan meminta teman-teman dari Dispertan untuk memantau masalah pendataan kaitannya dengan para petani karena dampak tanamannya tersebut," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng,Sumarno saat dimintai konfirmasi terpisah.
(apu/ahr)
