Tidak kunjung cairnya dana aspirasi atau bantuan keuangan APBD 2023 yang diajukan lewat anggota DPRD di Klaten membuat sebagian masyarakat bingung. Tidak hanya di Kecamatan Ngawen, warga di Kecamatan Pedan juga resah karena terlanjur mengeluarkan dana talangan.
"Untuk permasalahan ini, orang bawah kan tidak tahu. Kita orang bawah disuruh mengajukan proposal ya kita mengajukan," kata Trisno, tim pelaksana kegiatan (TPK) Desa Bendo, Kecamatan Pedan, kepada detikJateng, Minggu (3/12/2023) siang.
Menurut Trisno, proses pencairan dana aspirasi tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Dia mengatakan dana aspirasi tahun lalu bisa cepat cair, sedangkan tahun ini hingga Desember belum juga cair.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun ini anggaran perubahan kok sampai sekarang belum ada kabar. Kabar-kabar (tertunda) saya tidak tahu benar atau tidak, tapi ada kabar seperti itu (ditunda)," ujar Trisno.
Trisno menjelaskan dana yang diajukan melalui anggota DPRD Klaten dari Fraksi PDIP, Fakhruddin Ali Ahmad itu akan digunakan untuk pembangunan gedung serbaguna pertanian di desanya.
"Rp 125 juta untuk dua titik, bangunan sama uruk. Ada yang simpati (memberikan talangan), kalau habisnya ya sudah sekitar Rp 80 juta sudah habis," ucap Trisno.
Ketidakjelasan pencairan dana APBD itu, ujar Trisno, membuat TPK atau Pokmas jadi bingung karena menyangkut penyelesaian pembangunan.
"Kita jadi bingung, ini cair atau ndak, penyelesaiannya nanti bagaimana? Mestinya kalau dari desa, kecamatan, dan kabupaten sudah klir ya cair," imbuh Trisno.
Warga di Desa Jetis Wetan, Kecamatan Pedan, juga dibuat pusing soal dana aspirasi. Sebab, bantuan yang akan digunakan untuk membeli peralatan sound system RW itu juga tak ada kabarnya hingga awal Desember ini.
"(Dana) Aspirasi dari Pak Udin (Fakhruddin Ali Ahmad, anggota DPRD Klaten dari Fraksi PDIP). Untuk RW saya akan digunakan membeli sound system besarnya Rp 15 juta," kata ketua RW 3 Desa Jetis Wetan, Surun, kepada detikJateng.
Menurut Surun, bantuan aspirasi itu belum cair hingga kini. Adapun anggota DPRD tersebut memberitahukan bahwa dananya akan turun pada November lalu.
"Dikasih tahu Pak Dewan tanggal 28 November sudah pengesahan SK. Sudah di-kroscek sudah masuk rekening desa, tapi tidak berani mencairkan karena ada instruksi dari kecamatan," ujar Surun.
Dia berharap bantuan untuk masyarakat itu tetap cair dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Apalagi SK-nya kan sudah diketok palu. Kalau belum ada SK mungkin kita masih bisa memaklumi, ini untuk masyarakat," pungkas Surun.
Pj Kades Bendo, Kecamatan Pedan, Narsanto menyatakan semua rencana pengajuan bantuan keuangan sudah diajukan. Ajuan sudah disampaikan lewat kecamatan.
"Sudah dibuat, diajukan ke kabupaten lewat kecamatan, tapi sampai saat ini belum ada yang masuk ke rekening. Info dari kecamatan, semua ajuan sudah sampai kabupaten," kata Narsanto saat dihubungi detikJateng.
Camat Pedan, Marjono, belum merespons saat dimintai konfirmasi detikJateng via telepon dan pesan singkat. Plt kepala BPKAD Pemkab Klaten, M Himawan Purnomo juga belum merespons saat dimintai konfirmasi.
Terpisah, anggota DPRD Klaten dari fraksi PDIP, Fakhruddin Ali Ahmad, menyatakan sudah mendengar informasi dana aspirasi ditunda.
"Dengar-dengar begitu (ditunda), tapi segera saya cek. Padahal ada beberapa titik, bahkan sudah ada yang diaspal duluan," ungkap Fakhruddin saat diminta konfirmasi detikJateng.
Sebelumnya diberitakan, warga Desa Mayungan, Kecamatan Ngawen, Klaten, resah karena dana aspirasi atau bantuan keuangan APBD 2023 tidak cair. Pencairan mendadak ditunda padahal warga terlanjur membeli material dengan dana talangan untuk pembangunan jalan.
"Hari Minggu besok itu gotong-royong karena material sudah datang. Tetapi kemarin sore, Pak Lurah (Kades) dipanggil ke Kecamatan, intinya bantuan aspirasi dari Pak Widodo Gendut (anggota DPRD Klaten) untuk Desa Mayungan dipending," kata Ketua RT 21, Raden Sujana, kepada detikJateng di lokasi, Jumat (1/12) siang.
(dil/sip)