.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md bakal berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait utang negara kepada pengusaha Jusuf Hamka. Namun, dia masih menunggu momen yang tepat untuk berbicara.
"Memang, saya sampai hari ini belum ketemu sama Bu Menteri Keuangan sejak bertemu Jusuf Hamka, kenapa? Karena begitu laporan terus Bu Sri Mulyani ke luar negeri, ke London, ke Paris, dan lain-lain, sementara saya kunjungan kerja ke berbagai daerah," kata Mahfud kepada wartawan di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang, Kamis (29/6/2023).
Menurutnya, masalah tersebut memang harus diselesaikan. Dia menilai kewajiban negara memberi kepastian kepada rakyatnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini masalah negara yang harus juga diselesaikan, tidak boleh negara memburu-buru orang yang punya utang kepada negara. Tetapi, kewajiban negara atau utang negara kepada rakyat diambangkan terus, direview terus selama bertahun-tahun itu tidak boleh," jelasnya.
Meski begitu, Mahfud menyebut tak perlu terburu-buru menyelesaikan hal tersebut. Artinya, dia akan mencari momen yang tepat untuk berbicara dan menyelesaikan masalah tersebut.
"Karena ini hubungan keperdataan, itu utang piutang, nanti selesaikannya tidak usah buru-buru. Dalam arti kita cari waktu yang tepat untuk berbicara," sambungnya.
Dilansir detikFinance, masalah utang negara ke perusahaan Jusuf Hamka, PT Citra Marga Nusa Persada (CMNP) berawal saat krisis keuangan tahun 1997-1998. Keadaan perbankan saat itu mengalami kesulitan likuiditas sehingga mengalami kebangkrutan.
Hal itu kemudian membuat negara menggelontorkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada bank agar bisa membayar kepada deposan-deposan.
CMNP milik Jusuf Hamka juga memiliki deposito di Bank Yakin Makmur (Bank Yama). Hanya saja perusahaan ini tidak mendapatkan pembayaran lantaran dianggap berafiliasi dengan Bank Yama.
Jusuf Hamka mengungkapkan bahwa utang pemerintah membengkak menjadi Rp 400 miliar pada 2015 silam. Bila dihitung dari tahun 1998 hingga sekarang Jusuf Hamka memperkirakan utang negara ke perusahaannya mencapai Rp 800 miliar.
(afn/ams)
