.webp)
Pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan telah menerbitkan empat Serat Palilah terkait dengan pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen. Serat Palilah itu tentang Pemberian Izin Sementara Pemanfaatan Tanah Kasultanan Kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Tenaga Ahli Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Datu Dana Suyasa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Agus Langgeng merinci empat Serat Palilah yang dikeluarkan itu untuk tanah di Kalurahan Tambakrejo, Sumberejo, Sumbermulyo, dan Margokaton.
"Tanah kalurahan ada di tiga kalurahan yaitu di Kalurahan Tambakrejo, Sumberejo, dan Sumbermulyo. Kemudian tanah kasultanan itu di Kalurahan Margokaton," kata Langgeng saat dihubungi wartawan, Senin (26/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembangunan tol Jogja-Bawen akan mencakup tanah di 7 Kalurahan. Langgeng menjelaskan, pihaknya masih menunggu proses penerbitan Serat Palilah lainnya.
"Kalau yang Jogja Bawen masih ada 3 kalurahan yang belum. Margokaton sedang berproses, yang 3 masih di kalurahan," jelasnya.
"Sebenarnya ada 7 kalurahan untuk Jogja Bawen, tapi 1 masih di kalurahan yang sama, beda status jenis tanah. Satu tanah kalurahan, satu kasultanan," tambahnya.
Di dalam Serat Palilah itu dituliskan secara rinci jumlah bidang, luasan, dan juga lokasi tanah kasultanan maupun tanah kalurahan yang terdampak pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen.
"Paling luas di Tambakrejo 3,3 hektare (tanah kalurahan), yang lainnya tanah kasultanan itu kira-kira 2.500-an meter persegi," ujar Langgeng.
Dalam pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen, Langgeng menerangkan ada dua jenis tanah yang membutuhkan Serat Palilah yakni tanah kasultanan dan tanah milik kalurahan.
Ia menuturkan, kedua jenis tanah ini tidak dilepas kepemilikannya. Khusus untuk tanah kalurahan, hak anggaduhnya (hak guna) dikembalikan ke Kasultanan terlebih dahulu untuk mempercepat proses penerbitan Serat Palilah.
"Surat Palilah adalah surat keputusan izin penggunaan tanah kasultanan, sifatnya sementara agar pekerjaan fisik bisa berjalan. Kalau sudah lengkap dokumennya, Kasultanan mengeluarkan surat kekancingan," terang Langgeng.
"Dengan diterbitkan Palilah, pekerjaan fisik (jalan tol Jogja-Bawen) sudah bisa dimulai tergantung jadwal kontraktor," lanjutnya.
Lantaran status kepemilikan tanah ini tidak dilepas, maka kemungkinan akan ada perjanjian sewa menyewa antara Keraton Yogyakarta dengan Kementerian PUPR yang diatur dalam Surat Kekancingan.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Hasil sewa atau Pisung-sung terhadap tanah milik kalurahan akan diberikan untuk pemerintah kalurahan. Sedangkan untuk tanah status Kasultanan, pisung-sung akan masuk ke Keraton Yogyakarta.
Untuk tanah kalurahan, teknis pembayaran Pisung-sung tidak langsung diterima oleh pemerintah kalurahan, tetapi pisung-sung diterima oleh pihak Keraton Yogyakarta terlebih dahulu.
"Masih dibicarakan (sewa-menyewa) antara kasultanan dengan pemerintah pusat, dimediasi Pemprov DIY. Arahnya begitu ada pisung-sung itu juga diterima pemerintah kalurahan karena kan tadinya tanah anggaduh," jelas Langgeng.
"Tanah Kalurahan pisung-sung masuknya semua kalurahan, kita hanya dilewati. Karena kalurahan bukan hak milik, tapi milik kasultanan, cuma dikembalikan hak anggaduhnya," imbuhnya.
Dengan dibangunnya Tol Jogja-Bawen, Langgeng mengatakan pihak Keraton akan mencari tanah pengganti. Sebab, tanah kasultanan yang terdampak tol kebanyakan digunakan untuk makam.
"Harus menyediakan tanah, yang dipakai tol itu makam. Karena yang banyak dipakai makam luasnya 2.500 kalau dapat pisungsung untuk beli tanah memindahkan makam karena 2.500 itu ada 4 bidang 3 bidang adalah makam. Karena tanah tidak dilepas, otomatis nambah untuk makam," pungkasnya.
