.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak sembarangan dalam merekrut tenaga honorer. Sebab, hal itu akan berdampak pada jumlah dan kualitas tenaga honorer.
"Tetapi teman-teman di daerah tidak boleh lagi merekrut (honorer) sembarangan. Kan sudah tidak boleh ini. Kan sumbernya ini sebenarnya salah satunya selain pusat ada di daerah," kata Anas di Gedung KemenPAN-RB, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023), dikutip dari detikFinance.
Anas mengatakan, proses rekrutmen harus diperbaiki mengingat pemerintah dituntut memiliki birokrasi berkelas dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rekrutmen honorer yang sebagian secara serampangan inilah kemudian berdampak pada jumlah dan kualitas. Sementara di sisi lain kita diminta birokrasi berkelas dunia, tapi sumber rekrutmennya mesti kita perbaiki," ujarnya.
Anas menambahkan, tahun ini pemerintah berencana membuka rekrutmen 1,03 juta calon aparatur sipil negara (CASN). Pihaknya kini sedang mengidentifikasi CASN khusus untuk talenta yang ahli di bidang digital untuk mendukung digitalisasi di sektor pemerintah.
"Dan yang baru adalah, minggu kemarin kita ratas (rapat terbatas) dipimpin presiden disetujui Perpres untuk government technology, Govtech," ungkapnya.
Anas menjelaskan, selama ini tiap Kementerian/lembaga memiliki tim IT sendiri. Namun, ada yang tidak merekrut ahli IT karena tidak punya dana untuk menggaji sesuai standar ASN.
"Maka Indonesia sebentar lagi punya Govtech yang kumpulkan orang-orang hebat dan dia akan transform mendorong percepatan sistem pemerintah berbasis elektronik di semua KL," pungkasnya.
(dil/apl)
