.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap adanya sejumlah pemerintah daerah yang memanipulasi data kemiskinan. Kondisi itu mempersulit upaya pemerintah mengelola data masyarakat miskin penerima bantuan di daerah-daerah.
Menurutnya, manipulasi itu rata-rata merupakan inisiatif kepala daerah. Mereka memasukkan para pemilihnya ke dalam data warga miskin agar bisa memperoleh bantuan.
"Ada masalah tata kelola di mana pemda akan memilih keluarga miskin yang memberikan suara bagi mereka, tapi dia bukan benar-benar miskin," kata Sri Mulyani dikutip dari detikFinance, Selasa (9/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena memberikan suara bagi saya, maka mereka terdaftar, atau bahkan yang terburuknya mereka adalah yang menjadi tim suksesnya didaftarkan," tambahnya.
Praktik semacam itu menurut Sri Mulyani merupakan konsekuensi dari sistem politik yang ada di Indonesia. Meski demikian, persoalan itu harus bisa dibereskan.
"Ini tantangan kompleks saat kita membicarakan Indonesia sebagai negara kesatuan dan sistem desentralisasi. Demokrasi pemilihan langsung ada konsekuensinya dan konsekuensinya dimulai dari model kebijakan ini, meskipun kita tahu ini harus diselesaikan karena terjadi akibat realitas politik dan sistemnya," kata Sri
Saat ini pihaknya terus mendorong Badan Pusat Statistik untuk menyelesaikan pendataan melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Diharapkan pendataan itu bisa selesai pada pertengahan tahun ini.
(ahr/aku)
